Gerakan Antisipatif Mencegah Kabut Asap

Peristiwa kebakaran hutan menjadi bencana nasional. Hampir setiap musim kemarau di negeri ini peristiwa ini terjadi.  Kabut asap yang membumbung tinggi di pulau Sumatera dan Kalimantan. Kadangkala juga asap ini mengunjungi negara tetangga Brunai Darusallam, Singapura dan Malaysia. Tahun ini dilaporkan terjadi di enam provinsi antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Yang jelas peristiwa ini berdampak buruk bagi jalur penerbangan udara dan gangguan pernafasan bagi masyarakat di kawasan itu.

Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini, padahal perisstiwa ini sudah sering terjadi. Nampaknya hanya dilakukan tindakan setelah perisstiwa terjadi dengan aktivitas penyemprotan air dari udara yang dilakukan pesawat helikopter. Apakah ini sudah cukup dan apakah ada tindakan aksi yang lainnya?

Untuk itu, saya anggap perlu ada gerakan antisipasi secara dini upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya kabut asap yang mengganggu itu.

Di negeri ini ada suatu lembaga yang dibentuk bertugas menanggulangi berbagai bencana yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga ini hendaknya berkoordinasi dengan kelembagaan terkait untuk selalu memantau keadaan yang akan berpeluang terjadinya bencana alam atau bencana kebakaran hutan. Ada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang akan mendukung sesuai dengan tupoksinya masing masing.

Dengan kemampuan peralatan teknologi canggih misalkan dengan bantuan satelit akan diketahui secara dini dimana titik awal munculnya kebakaran hutan dan segera diambil tindakan gerak cepat dengan memanfaatkan armada helikopter yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Ini berarti pemerintah segera menambah jumlah armada helikopter yang dipersiapkan khusus bila menerima laporan awal gejala kebakaran hutan.  Ini salah satu gerakan antisipatif yang diperlukan.

Gerakan antisipatif lainnya adalah menata dan mengatur keberlangsungan pertumbuhan pohon pohon di hutan agar terjadi proses tebang pilih dan penanaman pohon secaara bereksinambungan di wilayah hutan. Pepohonan yang sudah seharusnya di tebaang haruslah ditebang dan sudah dipersiapkan penanaman pohon pengganti. Inilah tugas pokok pengelolaaan hutan di Indonesia oleh kementerian terkait.

Hutan di Indonesia dikenal sebagai kawasan paru paru dunia dan jelas sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia di muka bumi bukan hanya penduduk dan rakyat Indonesia namun juga masyarakat di negara negara tetangga dan negara negara maju lainnya. Bagaimana tanggung jawab moril bangsa di dunia dalam upaya menjaga daan melestarikan hutan hutan di Indonesia khususnya di pulau Kalimantan, apakah hanya menjadi yanggung jawab pemerintah dan rakyat Indonesia? Bagaimana cara pendekatan yang ditempuh pemerintah dalam menempuh kebijakan pelestarian hutan ini agar memperoleh dukungan moril dan finansial dari negara negara maju lainnya? Mungkin juga badan dunia atau PBB dapat membantu memfasilitasi kegiatan menjaga dan memelihara paru paru dunia dari ancaman kerusakan akibat kebakaran?

Saya percaya bahwa kemampuan diplomatik para duta besar yang ditempatkan di negara negara asing dan di PBB memiliki kemampuan diplomatis melaksanakan tugas dan mengajak partisipasi aktif masyarakat internasional dalam menanggulangi persoalan kebakaran hutan yang berdampak negatif bagi masyarakat termasuk kelestarian hutan sebagaai paru paru dunia.

Selain itu, gerakan antisipatif yang perlu terus digalakkan di kawasan hutan ini adalah selalu mensosialisasikan kesadaran masyarakat yang mendiami wilayah hutan agar tetap menjaga dan melestarikan hutan agar jangan sampai terjadi peristiwa kebakaran hutan yang berdampak negatif ini.

Salam Kompasiana.

Manado, 6 September 2015. | ilustrasi (sumber:antaranews.com)