Statistik Pembobolan Website Pemerintah Selama Juli 2011

KEAMANAN sebuah website seringkali menjadi sebuah momok. Dan situasi ini semestinya tidak hanya harus diantisipasi oleh korporasi besar untuk menjaga kredibilitas aktivitas usahanya, namun juga perlu diwaspadai oleh situs-situs pemerintahan. Website pemerintah perlu mendapat pengamanan yang sama sebab secara otomatis menjadi cerminan wibawa sebuah negara. Namun, pada kenyataannya banyak peretas keamanan sukses membobol website 'milik negara'. Aktivitas pembobolan website, yang akhirnya digunakan untuk menempatkan phising site/situs pengelabuan, pada periode Juli 2011 memiliki statistik sebagai berikut : Domain --- Negara --- Situs Pemerintah Terbobol

• gob.pe --- Peru --- 69 buah
• gov.br --- Brazil --- 12 buah
• go.th--- Thailand --- 11 buah
• gob.mx --- Mexico --- 9 buah
• gov.cn --- China --- 9 buah
• gov.ar ---- Argentina --- 6 buah
• gov.za --- South Africa --- 6 buah
• gov.pk --- Pakistan --- 3 buah
• gov.ec --- Ecuador --- 3 buah
• gov.tr --- Turkey --- 3 buah

DI INDONESIA sendiri, pembobolan situs milik pemerintah didominasi dengan aksi deface atau mengubah tampilan website yang sebenarnya dengan memasukkan konten baru milik penyerang. Sayangnya, banyak website pemerintah Indonesia yang dibiarkan meskipun situs terkait telah terkenadeface. Berikut adalah sebagian contohnya :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/berita/1-berita/306-hacked-by-al3x-0wn5
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang | http://ptun.palembang.go.id/
3. Polres Karawang | http://polreskarawang.com/
4. Pemerintah Kolaka | http://www.kolaka.go.id/forum/index.php?c=1&sid=016ba7ab4ef777dc67dbacbeaf102deb
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh | http://www.ptun-bandaaceh.go.id/
6. Puslitbang Sumber Daya Air | http://bhgk.pusair-pu.go.id/
7. Bappeda Kabupaten Penajam | http://bappeda.penajamkab.go.id/
8. PN Pekanbaru | http://www.pn-pekanbaru.go.id/
9. Dinas Pekerjaan Umum Ponorogo | http://pu.ponorogo.go.id/
10. Jaringan Dokumentasi Hukum Provinsi Banten | http://jdihukum.bantenprov.go.id/
11. Kabupaten Banjarnegara | http://banjarnegarakab.go.id/v2/index.php/web-link/banjarnegara-milis
12. Dinas Marga Provinsi Jabar | http://disbinmar.jabarprov.go.id/data/menu/anjing.php

Adanya pembiaran-pembiaran ini sekaligus menjadi tanda bahwa keberadaan website-website pemerintah hanyalah sekedar formalitas. Formalitas yang pengadaannya pun bisa diduga selalu meminta dana yang tidak sedikit dari rakyat Indonesia.