Indonesia Masa Depan: Kotak Kaca Birokrasi Korup

Sistem baru ini juga menciptakan suasana ujian yang lebih transparan, sebab, layar monitor pemohon yang sedang ujian akan secara langsung terkoneksi ke server. Sehingga, gerak-geriknya akan terlihat secara jelas. Soal ujian juga diacak. Dengan demikian, individu yang lulus seleksi murni lulus karena kemampuannya sendiri. Kemenpan-rb juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjaga keamanan dokumen rahasia dari kebocoran oleh orang luar maupun dalam.

Rekrutmen secara online ini terbukti menghambat segala bentuk nepotisme, karena nilai ujian dapat secara langsung diketahui, tanpa jangka waktu yang memungkinkan terjadinya manipulasi data. Salah satu temuan yang mengejutkan adalah tidak diterimanya putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dalam seleksi Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta. Beliau gagal dalam tes wawasan kebangsaan, di mana anak-kedua Presiden RI ini hanya memperoleh nilai 50, sedangkan nilai minimum untuk dapat diterima adalah 70.

Sudah adanya sistem rekrutmen secara online yang memberikan apresiasi terhadap profesionalisme dan kompetensi di masa sekarang membuka peluang kemajuan bagi Indonesia di masa yang akan mendatang. 

Dalam instansi pemerintah sekarang, masih ada angkatan-angkatan aparat yang merupakan produk masa-masa sebelum kompetensi dan profesionalisme adalah satu-satunya aspek yang diperhatikan dalam seleksi. Maraknya kasus percaloan serta 'jalur belakang' tidak menutup kemungkinan bahwa birokrasi yang sekarang masih didominasi oleh orang-orang sejenis. 

Di masa mendatang, saat seluruh jabatan fungsional instansi (baik pemerintah maupun TNI/POLRI) sudah diduduki oleh aparat hasil seleksi secara fair, mereka pun akan bertindak lebih profesional dan pasti lebih kompeten dibanding mereka yang masuk secara jalur yang tidak sah. 

Keprofesionalan yang ada secara merata ini akan kemudian dapat dipergunakan untuk memajukan bangsa Indonesia dalam bidangnya masing-masing. Dengan demikian, visi-misi pemerintah untuk memajukan Indonesia akan tercapai.

Kedua komponen yang dibahas menunjukkan dampak positif iptek dalam kemampuan bangsa. Bila diimplementasikan dengan tujuan yang positif, iptek mampu menjadi solusi modern terhadap permasalahan yang tampak sulit untuk diselesaikan di masa sekarang. Melalui digitalisasi, seluruh sektor pemerintah dapat menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh publik. Akses oleh publik atau masyarakat ini akan menimbulkan suatu kontrol sosial yang bersifat menyeluruh, menutup segala ruang gerak serta kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh aparatur negara. 

Penggunaan iptek sebagai upaya membenahi birokrasi yang sudah korup, serta menciptakan angkatan kerja baru yang dihasilkan atas profesionalisme dan kompetensi yang memadai akan menciptakan pekerja pemerintah yang unggul serta mampu menyelesaikan segala tanggung jawab dengan baik dan mencapai ekspektasi yang telah ditentukan. Hingga pada akhirnya, tindakan korup yang telah mendarah daging dalam instansi-instansi negara dapat diletakkan dalam suatu kotak kaca, untuk dibenahi secara bersama.

Sumber:

1. Adminfakta. (2019, April 8). Pesisir Barat Sosialisasi e-Planning dan e-Budgeting. Retrieved from https://faktapers.id/2019/04/08/pesisir-barat-sosialisasi-e-planning-dan-e-budgeting/?page28332434234=1657.
2. Asril, S. (2016, March 2). Cegah Korupsi APBD, KPK Dorong Penerapan E-Budgeting. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2016/03/02/08305101/Cegah.Korupsi.APBD.KPK.Dorong.Penerapan.E-Budgeting.
3. Azkadina, A. R., Sandi, & Sandi. (2018, January 2). Apa yang dimaksud dengan Teori Kontrol Sosial? Retrieved from https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-kontrol-sosial/12378/2.
4. BeritaSatu.com. (n.d.). Cegah Korupsi Anggaran, Terapkan E-Budgeting Secara Konsisten. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/509762/cegah-korupsi-anggaran-terapkan-ebudgeting-secara-konsisten.
5. Developer, M. (2017, December 6). E-budgeting Cegah Korupsi Anggaran. Retrieved from https://mediaindonesia.com/read/detail/135278-e-budgeting-cegah-korupsi-anggaran.
6. Gatra, S. (2019, October 31). Disdik DKI: Tidak Ada Sekolah yang Ajukan Pembelian Lem Aibon Halaman all. Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/31/09141501/disdik-dki-tidak-ada-sekolah-yang-ajukan-pembelian-lem-aibon?page=all.
7. Hendaru.t. (n.d.). Empat Kasus Korupsi Besar pada Awal Orde Baru. Retrieved from https://historia.id/politik/articles/empat-kasus-korupsi-besar-pada-awal-orde-baru-P4ebm.
8. Jakarta, koran. (n.d.). Koran Jakarta. Retrieved from http://www.koran-jakarta.com/semua-daerah-harus-menerapkan--e-budgeting-/.
9. Nabila, I. (2019, October 31). Soal Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV, Tjahjo Kumolo: Agar Tak Ada yang Jual Beli Jabatan. Retrieved from https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/31/soal-penghapusan-jabatan-eselon-iii-dan-iv-tjahjo-kumolo-agar-tak-ada-yang-jual-beli-jabatan.
10. Rahadian, L. (2017, September 18). KPK: E-Budgeting Bikin Daerah Sulit Main Anggaran. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170918140758-20-242455/kpk-e-budgeting-bikin-daerah-sulit-main-anggaran.
11. Rekrutmen Lowongan Kerja Online Tahun 2019. (n.d.). Retrieved from https://www.lowongankerja15.com/.
12. Rini, C. L. (2014, July 3). Soeharto, Diktator Terkorup Sedunia Abad ke-20. Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/07/04/n85dwn-soeharto-diktator-terkorup-sedunia-abad-ke20.
13. Sarassani. (2019, July 3). Integrasi E-Planning dan E-Budgeting di APBD 2020; Tak Ada Lagi Input Data Anggaran Secara Manual. Retrieved from https://kaltim.tribunnews.com/2019/07/03/integrasi-e-planning-dan-e-budgeting-di-apbd-2020tak-ada-lagi-input-data-anggaran-secara-manual.
14. Sistem. (n.d.). Retrieved from https://www.merdeka.com/jakarta/sistem-e-budgeting-ahok-ampuh-memberantas-dana-siluman.html.