Upaya PLN EPI Melirik Bisnis Migas demi Efisiensi

PT. Perusahaan Listrik Negara Energi Primer Indonesia (PLN EPI) masih terus berusaha untuk menjelaskan soal latar belakang adanya keinginan berbisnis niaga migas. Proposal bisnis niaga migas sebenarnya sudah ditolak Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun PLN EPI tetap meyakinkan masih ada peluang ekspansi dan efisiensi untuk masuk bisnis niaga gas bumi.

Sementara iyu Menteri ESDM Arifin Tasrif  menyatakan saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan migas yang menyediakan minyak maupun gas untuk kepentingan PLN.  Meskipun gas yang diperlukan PLN EPI untuk kebutuhan pembangkit, namun LNG sudah bisa disaluarkan oleh PT Pertamina sehingga tidak perlu membentuk unit usaha baru.

Di lain sisi, Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan mengatakan selama ini penyediaan pasokan migas untuk pembangkit oleh PT Pertamina berjalan dengan lancar. Meski demikian, secara khusus untuk sektor gas bumi, PLN menilai ada peluang untuk menciptakan efisiensi dari sisi biaya pokok produksi (BPP). Dengan program ini bisa mengurangi BPP yang diamanatkan Kementerian BUMN. Namun PLN  tidak merinci besaran efisiensi yang bisa dicapai dengan menyediakan gas bumi secara mandiri. PLN akan tetap mengikuti arahan pemerintah untuk menjalin sinergi dengan sesama BUMN.

Adapun, Pertamina kini menjadi pemasok tunggal energi bagi PLN untuk migas dengan durasi kontrak yang berakhir hingga 2023. Demi tetap mendorong efiensi dari sisi bahan bakar pembangkit, PLN menargetkan program gasifikasi. Upaya yang bakal dilakukan yakni dengan mendorong penggantian solar maupun Marine Fuel Oil (MFO) pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU).

PT PLN Energi Primer Indonesia memastikan bahwa perusahaan sudah mengajukan izin usaha niaga minyak dan gas bumi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun demikian perusahaan tetap akan membeli migas dari Pertamina. Pengajuan izin ini untuk memberikan keamanan pasokan LNG dari pembangkit PLN. PLN EPI  masih akan bekerjasama dengan Pertamina untuk pasokan gas dan BBM.

Nantinya pasokan LNG tidak didatangkan dari impor melainkan dari domestik.  Dioptimalkan produk dalam negeri sesuai dengan kontrak yang sudah ada. Apalagi dengan Pertamina dengan sinergi BUMN. Menurut rencana, PLN EPI dari 2023 hingga tahun 2025 akan melakukan gasifikasi pembangkit di 21 lokasi. Kebutuhan itu untuk PLTG ataupun PLTMG dengan total kapasitas 2,2 GW yang akan mendapatkan jaminan pasokan gas dan PLN juga akan melakukan pengembangan infrastruktur gas juga LNG Hub. Untuk 2,2 GW pembangkit tersebut PLN EPI membutuhkan 16 kargo LNG selama setahun.

PT PLN EPI adalah hasil restrukturisasi PT PLN yang dilakukan oleh kementerian BUMN. Sub Holding PT Perusahaan Listrik Negara tidak berubah signifikan. Di bisnis batubara, nama PT PLN Batubara (PLN BB) diubah menjadi PT PLN Energi Primer Indonesia. Bisnis dari PT PLN Energi Primer Indonesia ini membawahi tambang batubara, bisnis gas, dan bisnis logistik. Dengan kata lain, bisnis PT PLN Energi Primer Indonesia diperbesar. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pernah mengatakan pembentukan Subholding dimaksudkan sebagai transformasi untuk membentuk pengorganisasian yang lebih ringkas, kokoh, dan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

PT. PLN EPI yang terus berupaya untuk mendapatkan izin usaha niaga migas, liquefied natural gas (LNG), dan BBM dari Kementerian ESDM dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi untuk pembangkit PLN. Saat ini PLN membutuhkan pasokan gas 474 ribu BBTU per tahun. Izin niaga MIGAS ditujukan untuk menjaga keandalan pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik milik perseroan. Sejauh ini PLN bekerja sama dengan SKK Migas untuk pemenuhan bakar bakar untuk pemenuhan gas pembangkit. Disamping itu pemerintah menugaskan PLN EPI untuk memenuhi kebutuhan energi pembangkit milik PLN Group, baik melalui pasokan dalam negeri maupun impor.

Perkembangan saat ini masih dilakukan pengkajian izin yang diajukan oleh PLN kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. Ditekankan Kementerian ESDM bahwa PLN tidak boleh menggunakan izin bisnis niaga migas tersebut untuk keperluan di luar PLN, seperti PLN berperan sebagai penjual di sektor migas alias trader. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku dirinya belum mengetahui rencana pasti dari PLN EPI untuk masuk pada bisnis niaga LNG dan BBM. Dia juga mengatakan tidak ada urgensi bagi PLN EPI untuk masuk dalam bisnis niaga minyak dan gas bumi (migas).