Perlunya Pengawalan Dana Rekonstruksi Pasca-Bencana

Kasus-kasus bencana alam/gempa bumi berskala besar yang banyak menelan korban, mendapat perhatian khalayak luas barang tentu juga menggugah berbagai kalangan. Mengalirnya bantuan kemanusiaan membuktikan bahwa keperdulian terhadap sesama masih tumbuh di mana-mana, tanpa mengenal sekat-sekat dan wilayah geografis. Termasuk bantuan dari luar negeri/negara sahabat hampir selalu ditemui manakala bencana alam terjadi di negeri ini.

Pemerintah juga sudah mempersiapkan dana khusus menyangkut persoalan ini. Melalui APBN, APBD dana bantuan selalu siap dikucurkan disesuaikan peruntukannya. Dapat dicontohkan, Gempa Tektonik Jogja 2006 yang menelan kerugian mencapai 29,2 trilyun -- telah tercukupi sehingga secara umum pemulihan pasca-bencana dapat berjalan sesuai perencanaannya.

Di sisi lain, betapapun tersedianya dana/anggaran yang menyukupi bukan berarti everthing is running well.  Dalam konteks ini, masih menyisakan persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Besarnya dana bantuan kemanusiaan bukan berarti pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana terbebas dari risiko yang sering dihadapi.

Di tengah kehidupan masyarakat dimana tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, dan lemahnya fungsi lembaga publik, tidak menutup kemungkinan kucuran dana (bantuan kemanusiaan) "dipermainkan" oleh pihak-pihak tertentu. Dana/material bantuan korban bencana bisa tidak utuh diterima oleh mereka yang berhak. Di Jogja pun kasus seperti ini terjadi tatkala rekonstruksi pasca-gempa 2006 berlangsung.  

Bisa dibaca contoh di sini: regional.kompas.com dan ini: jogja.tribunnews.com

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi terhadap dana bantuan kemanusiaan (rekonstruksi), tak terkecuali di NTB dan Sulteng maka ada kalanya belajar dari beberapa kasus dicontohkan tersebut, diperlukan langkah berupa pengawalan dana rekonstruksi.

Perlunya mengoptimalkan pengawalan/pengawasan terutama oleh organisasi non-pemerintah atau masyarakat. Di samping itu kebijakan publik terkait hal ini perlu dikonsep sesuai kondisi nyata di lapangan.

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi, titik-titik rawan risiko penyalahgunaan dana kemanusiaan (rekonstruksi) pasca-bencana/gempa antara lain dimulai dari pengadaan barang bantuan, distribusi, rekrutmen pelaksana/tenaga, hingga pemberian upah para pekerja.

Hal ini perlu dilakukan pengawalan untuk meminimalisir/mencegah  kemungkinan "dimainkan"  - sehingga bantuan dana maupun barang yang disalurkan kepada mereka yang sedang menderita kesusahan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

JM (12-10-2018).