Publik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun spontan bersorak, ketika hari Senin (13/2/2023) Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyatakan "hukuman pidana mati" terhadap Ferdy Sambo yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat, ajudannya.
Dalam sekejap, putusan atas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kadiv Propam Polri) ini menjadi trending topic di media sosial Twitter. Warganet pun riuh merespons putusan majelis hakim atas kasus yang selama lebih dari sebulan menjadi pusat perhatian.
Ini sungguh bertolak belakang dengan suasana pada 17 Januari 2023, ketika Jaksa Penuntut Umum disambut sorak buuuu..... saat membacakan tuntutan yang meminta Majelis Hakim PN Jaksel menghukum Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Begitu pula, dengan tuntutan 8 tahun penjara terhadap Putri Candrawathi istri Sambo, yang lebih ringan dari putusan hakim yang 20 tahun penjara untuk istri Sambo.
Putusan Majelis Hakim disambut hangat. Sebaliknya Jaksa Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup terhadap Ferdy Sambo, dinilai "Jaksa Penuntut Umum Masuk Angin".
Reaksi Hotman Paris
Tak lama setelah riuh warganet merespons "hukuman mati" terhadap Ferdy Sambo, rupanya disusul respons riuh berikutnya dari pengacara kondang Hotman Paris, yang mengingatkan: "Jangan keburu publik girang...,"
Media sosial, terutama TikTok, langsung memuat reaksi Hotman Paris: "Saya akan melamar jadi Kepala Lapas..," kata pengacara flamboyan ini, sembari mengibar-ngibarkan jarinya yang bercincin berlian besar itu.
Hotman mengingatkan, bahwa putusan "hukuman mati" oleh pengadilan itu tidak serta merta bisa dilaksanakan. Sebab, kata Hotman Paris, berdasarkan Pasal 100 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru diundangkan dan diumumkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengadilan "wajib melaksanakan hukuman percobaan 10 tahun" sebelum hukuman mati dilaksanakan.
Berbeda dengan KUHP lama yang menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, maka menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah diundangkan pada 6 Desember 2022, "hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun," Hal tersebut diatur dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 100 ayat 1 KUHP baru itu mengatur, "hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri...,"
