Setiap kita melewati daerah Menteng, Jakarta maka secara tersirat kita sebenarnya masih membenarkan sistem penjajahan Belanda, yakni membiarkan rumah-rumah mewah dihuni sedikit orang yang kaya atau berkuasa. Tanah yang luas hingga ribuan meter persegi untuk satu rumah merupakan pemandangan biasa di pusat ibu kota negara itu. Sementara di negara yang wilayahnya lebih luas dari Indonesia namun penduduknya lebih sedikit seperti negara Argentina, perumahan seperti di daerah Menteng itu dijadikan dengan rumah bertingkat lima, dan hampir tidak ada tanah kosong.
Rumah di daerah Menteng hanya berlantai satu memakan banyak lahan di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Akan lebih banyak rumah bagi rakyat kalau rumah seperti ini dijadikan berlantai lima (Sumber: Mercy/Kompasiana, KOMPAS.com/Indra Akuntono).
Tahun 2015 merupakan kesempatan emas bagi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Ournama (Ahok) dan didukung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan terobosan dengan mematahkan sistem penjajahan Belanda, yakni mengubah daerah Menteng, Jakarta menjadi percontohan daerah pemukiman yang ramah bagi rakyat, bukan hanya untuk penguasa dan pengusaha kaya. Bagaimana caranya? Ubah aturan yang ada yang masih dibelenggu semangat penjajahan seolah-olah daerah Menteng masih dikuasai orang Belanda. Jadikan daerah Menteng menjadi milik negara dan berikan hak milik kepada warga yang tertarik, namun semua rumah di Menteng harus berlantai lima agar rakyat makin banyak yang boleh tinggal di sana. Tanah kosong tidak boleh lagi, harus dijadikan sebagai tempat tinggal. Para pakar hukum yang nasionalis dan arsitek handal perlu dilibatkan. Kalau Jakarta berhasil, maka kota lain yang ada perumahan peninggalan penjajah Belanda akan bisa mengikuti. Rumah mewah dan asri di kota Buenos Aires, Argentina dijadikan lebih dari satu lantai bahkan rata-rata berlantai lima sehingga rakyat Argentina bisa menikmati rumah tinggal di daerah bagus seperti di wilayah Palermo ini. Seandainya rumah-rumah besar di wilayah Menteng, Jakarta dijadikan seperti ini, maka akan lebih banyak lagi rakyat Indonesia bisa tinggal di sana (Sumber: C. Moss/K Miller). Kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 namun hingga hari ini kita tidak bisa melepaskan rantai belenggu penjajah yang masih mengikat tangan dan kaki kita di daerah perumahan mewah itu. Maka hingga saat ini bukan rakyat yang berdiam di sana tapi perpanjangan tangan penjajah yakni orang-orang kaya dan penguasa yang tidak peduli dengan nasib rakyat biasa. Semoga di tahun 2015 ini Gubernur Ahok yang didukung Presiden Jokowi memiliki nyali memutuskan rantai penjajahan yang masih mengikat tangan dan kaki rakyat Indonesia di daerah pemukiman peninggalan Belanda itu. Tentu saja untuk mewujudkan itu, rakyat yang sedang menikmati rumah mewah di Menteng itu juga harus berani menyerap semangat anti penjajah para pejuang kemerdekaan Indonesia; jangan membiarkan diri menjadi "penjajah-penjajah" gaya baru di alam kemerdekaan ini.
