Sepertinya tak habis-habisnya berita tentang Menteri Susi Pudjiastuti, mantan pedagang ikan, lulusan SMP, berjiwa halus sebagai wanita, namun berjiwa berani melebihi pria ketika menyangkut kepentingan rakyat. Hati siapa tidak tergugah melihat sosok Susi yang rela menggendong seorang ibu menuju pesawat? Namun hati pencuri ikan juga akan gentar dan gemetar ketika Susi mengatakan akan menenggelamkan kapal mereka. Hujan belum reda, tanah masih basah, tiba-tiba sepertinya suara Susi menggelegar saat peringatan 'Hari Anti Korupsi' di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tanggal 4 Desember 2014 saat Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengusulkan agar baik user, player, regulator harus semua transparan dan sudah saatnya hasil audit Inspektorat Jenderal dipublikasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Pernyataan tanpa tedeng aling-aling dari mantan pengusaha ikan dan pesawat itu tentu sangat baru bagi Indonesia karena temuan Itjen biasanya dianggap rahasia. Tapi sejatinya temuan Itjen yang profesional seharusnya hanyalah yang pantas menimbulkan kerugian negara, bukan sekadar temuan untuk menunjukkan bahwa Itjen itu ada dan powerful. Peran Itjen yang diharapkan masyarakat adalah Itjen yang mampu mencegah korupsi. Menurut Susi semakin terbuka dan transparan maka segala bentuk permainan korupsi dan kolusi semakin sempit. Ia juga mengatakan praktik KKN bisa berdampak buruk terutama dapat memperlambat gerak bisnis sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Menurut Susi, kalau Indonesia masih gemar KKN, maka kita tidak bisa bersaing di ASEAN dan global market dan kita akan kalah; negeri kita hanya menjadi pasar dari produk asing, dan Indonesia bukan menjadi player dalam ekonomi dunia. Kalau ini terjadi ketahanan politik dan sosial akan rentan.
Pandangan Menteri Susi itu bukan tanpa dasar. Â Kita telah mendengar Singapura dan Jepang, yang di dalam kotanya banyak ditemui taman-taman asri dan luas bahkan hutan yang bisa dinikmati semua warga. Ini adalah salah satu dampak kalau uang rakyat tidak dikorupsi; sehingga uang negara yang ada dapat digunakan untuk membangun fasilitas atau tempat umum.
Andi Alfian Mallarangeng, doktor lulusan luar negeri yang terpaksa mundur sebagai Menpora, 7 Desember 2012 karena tersangkut kasus korupsi yang menyengsarakan hidup rakyat. Menteri Susi, yang bukan doktor, mengatakan bahwa korupsi merupakan penyakit Pak Andi! (Sumber: http://nasional.kompas.com).
Masih maraknya korupsi di era reformasi ini patut membuat kita merasa miris. Pada hal gerakan reformasi tumbuh karena sudah tidak tahan lagi dengan praktek korupsi yang merajalela di masa Orde Baru yang dimotori Presiden Soeharto. Sekarang ini Transparency International masih menempatkan Indonesia di urutan ke-118 dari 176 negara yang bebas korupsi; jauh di bawah Singapura yang berada di urutan ke-5, bahkan Malaysia pun masih bisa pada urutan ke-54 dalam indeks anti korupsi ini.
Menurut mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana, selama 2004-2013, tercatat 291 kepala daerah baik Gubernur, Bupati serta Walikota terjerat korupsi. Sedang untuk aparatur negara tercatat ada 1.221 orang. Dari 291 kepala daerah itu terdapat gubernur 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, Wabup 46 orang, walikota 41 orang, dan wakil walikota 20 orang. Namun ternyata kasus korupsi belum berhenti. Ketua MK, Bendahara MUI dan pegawai pajak masih tertangkap melakukan korupsi.
Menurut KPK uang sebesar Rp. 157,2 Triliyun (tahun 2011) berhasil diselamatkan dari perbuatan korupsi dan dalam bentuk uang yang disetor ke kas Negara mencapai Rp. 968 Miliyar (tahun 2008-2011). Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang seharusnya menjaga keadilan malah ikut korupsi dan ditahan KPK tanggal 2 Oktober 2013. Kejaksaan Agung juga mengklaim telah menyelamatkan anggaran negara Rp 1,4 trilyun dari tangan para koruptor. Uang sebanyak itu dapat dimanfaatkan untuk membangun taman-taman kota di Jakarta misalnya sepuluh taman sekelas Monas; masyarakat akan bisa menikmatinya.
Tertangkapnya Fathanah dan mahasiswi Maharani di sebuah hotel menyebabkan mundurnya presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Tanggal 21 Februari 2013 KPK telah menetapkan Anas Urbaningrum, yang juga Ketum Partai Demokrat, sebagai tersangka kasus korupsi Proyek Hambalang dengan total anggaran Rp 2,5 trilyun. Sebelumnya, tanggal 7 Desember 2012 Menpora Andi Mallarangeng mundur karena juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama bahkan sudah ditahan KPK. Irjenpol Djoko Susilo dari Kepolisian yang ditahan KPK karena terlibat pencucian uang hingga ratusan milyar rupiah juga mewarnai berita korupsi Indonesia akhir-akhir ini.
Pandangan Menteri Susi bahwa korupsi merupakan penyakit sungguh tepat. Bahkan lebih tepat jika disebut sudah menjadi wabah yang hingga saat ini belum bisa tuntas diatasi.
Sikap tegas Menteri Susi ini seperti angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri yang sebenarnya kaya raya dengan alam ini. Namun karena wabah korupsi maka masyarakatnya menjadi sengsara.
Orang yang hidup miskin di Kelurahan Rawamangun, Jakarta yang untuk makan seadanya saja perlu berjuang sementara Miranda Swaray Goeltom, Neneng Sri Wahyuni, Ratna Dewi Umar, Angelina Sondakh, Gayus Tambunan, Siti Hartati Murdaya, dll yang terlibat korupsi tega naik mobil baru, tinggal di rumah mewah, pakai tas, baju, dan parfum mahal yang sesungguhnya merupakan porsi orang-orang miskin itu. Menteri Susi bilang korupsi ibarat penyakit (Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com).
Sejalan dengan sikap tegas Menteri Susi, Ketua KPK Abraham Samad tanggal 21 Oktober 2013 dalam dialog kebangsaan di Istora Senayan, Jakarta mengatakan kalau tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 30 juta per bulan atau ratusan juta per tahun.
