Sejak munculnya nama Joko Widodo (Jokowi) banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarjana Kehutanan dari Universitas Gajah Mada (UGM) itu kemudian menjadi pengusaha mebel yang cukup lumayan yang membawanya menjadi wali kota Solo tanggal 28 Juli 2005. Pendekatannya mengelola kota Solo dengan mengubah cara-cara kekuasaan menjadi cara-cara persuasif serta sikapnya yang anti korupsi cepat menjadi berita di tanah air. Belum tuntas menjadi wali kota Solo, akhirnya dia menjadi Gubernur DKI tanggal 15 Oktober 2012. Seharusnya dia menjabat gubernur hingga tahun 2017, namun perkembangan politik Indonesia membawanya menjadi Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang karena mampu mengalahkan Prabowo Subianto yang didukung Koalisi Merah Putih (KMP) yakni gabungan Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB dan (secara samar-samar) Partai Demokrat. Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli 2014 telah mengumumkan Presiden RI tahun 2014-2019 adalah Joko Widodo, namun karena pelantikannya baru akan dilakukan tanggal 20 Oktober 2014 maka saat sejak pengumuman resmi KPU itu (2o Juli 2014) hingga tanggal 20 Oktober 2014 menjadi hari-hari yang menyesakkan. Presiden terpilih Jokowi harus menjaga diri karena Presiden SBY masih berkuasa dan memang telah berkali-kali dengan cerdik menunjukkan kekuasaannya yang cukup ampuh itu. Dalam pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2014, sikap Presiden SBY dan Partai Demokrat sangat mempengaruhi hasil pemilihan tersebut. Walaupun KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, namun pasangan yang kalah yakni Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa belum legowo menerima kemenangan Jokowi-JK tersebut. Bahkan dalam perkembangannya sikap "permusuhan" itu terus berlanjut. Sebelum pelantikan anggota DPR yang baru Koalisi Merah Putih (KMP) yang jumlahnya lebih dari separuh anggota DPR menunjukkan kuasanya dengan menetapkan perubahan UU MD3, Tatib DPR, dan setelah pelantikan anggota DPR baru tanggal 1 Oktober 2014 Ketua dan Wakil Ketua DPR semuanya berasal dari KMP, walaupun PDIP merupakan pemenang dengan suara terbanyak pada pemilu 7 Juli 2014. [caption id="" align="aligncenter" width="600" caption="us.images.detik.com"][/caption]
Para anggota DPR yang baru dilantik tanggal 1 Oktober 2014 di gedung DPR RI, Jakarta. Mereka berpotensi menciptakan sejarah jika bisa bebas dari praktek korupsi. Sayangnya Ketua DPR baru Setya Novanto dari Koalisi Merah Putih (Golkar) menurut Ketua KPK berpotensi memiliki masalah hukum  (Sumber: Rengga Sencaya/Detikcom).
Setya Novanto dari Golkar (yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap PON Riau dan suap mantan Ketua MK Akil Mochtar serta mempunyai kekayaan Rp. 74 miliar) menjadi Ketua DPR, Agus Hermanto dari Partai Demokrat (adik ipar Ibu Ani Yudhoyono), Taufik Kurniawan dari PAN, Fahri Hamzah dari PKS (yang pernah mengusulkan pembubaran KPK), dan Fadli Zon dari Gerindra menjadi Wakil Ketua DPR. Munculnya Joko Widodo yang karena sikapnya yang merakyat dan bebas korupsi itu pada awalnya didukung masyarakat. Namun lambat laun kehadiran Joko Widodo itu lambat laun berubah menjadi sikap yang tidak disenangi masyarakat, setidaknya oleh KMP dan pendukungnya. Pertanyaannya sekarang sejauh mana KMP dan pendukungnya ini terus menentukan negeri ini? Apakah semua RUU yang sesuai keinginan rakyat akan dikalahkan dalam pemungutan suara karena tidak sesuai dengan keinginan KMP dan pendukungnya? Pemilihan Ketua DPR dan empat orang Wakil Ketua DPR yang semuanya berasal dari KMP secara kasat mata menunjukkan "ketidakadilan" dan hanya menunjukkan "kekuasaan" KMP karena menang jumlah suara, nampaknya akan terus berlanjut. PDIP yang muncul sebagai pemegang suara terbanyak dalam pemilu 7 Juli 2014 tidak terwakili sama sekali dalam kepemimpinan DPR itu. Mungkin akan muncul "diktator parlemen" di mana KMP akan menentukan semua undang-undang dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kalau di zaman Orde Baru semuanya diatur oleh satu orang yakni Presiden Soeharto, maka kekuasaan itu sekarang ini bisa berpindah kepada satu kekuatan yakni KMP. Kalau itu yang terjadi, maka negeri ini benar-benar dalam keadaan bahaya.
