Perlukah Komisi Pencegahan Korupsi?

Kita harus akui bahwa munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era reformasi pada awalnya memberi harapan kepada masyarakat dengan sepak terjangnya yang mampu memenjarakan koruptor dari mulai Menteri, Ketua Mahkamah Konstitusi, dubes, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, pengusaha, Hakim, Jaksa, TNI, dan Polri. 

Sudah banyak yang mendekam di penjara karena ketegasan dan kekuatan yang dimiliki KPK.

Namun dengan perkembangan baru yang melibatkan tokoh penting seperti Ketua DPR Setya Novanto yang juga Ketua Golkar, kiranya masyarakat tidak boleh berpuas diri dengan langkah KPK ini.

Ada yang lebih penting yakni agar anggaran negara itu jangan sampai disalahgunakan. Jika benar dalam kasus KTP elektronik terdapat triliunan rupiah yang dijadikan bancakan oleh politisi dan pejabat eksekutif, maka itu menunjukkan lemahnya masyarakat madani untuk mengawasi pelaksanaan anggaran negara. Bagaimana mungkin politisi menyalahgunakan triliunan rupiah tanpa tercium sama sekali oleh masyarakat.

Padahal sudah ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkhususkan diri di bidang pengawasan anggaran negara.

Untuk itu masyarakat madani perlu membentuk Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) yang bisa mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun Komisi Pencegahan Korupsi ini tidak perlu mendapatkan anggaran dari negara. Tokoh anti korupsi seperti Prof. Dr. JE Satetapy patut dipertimbangkan sebagai Ketua dan orang-orang muda seperti Khadafy perlu dipertimbangkan untuk membantu. 

Daripada KPK menangkapi para koruptor dengan perlawanan hebat, lebih baik KPK mencegah sejak dini penyalahgunaan anggaran rakyat.