Menghapus Korupsi Dengan Membenahi Gaji Pegawai Publik dan Swasta

Hampir saja kita tidak percaya bahwa gaji Deputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar Rp 150 juta per bulan. Sementara gaji presiden hanya sekitar Rp. 50 juta per bulan. Tapi ini adalah kenyataan. Mungkin ini jugalah yang menyebabkan Wagub Jabar Deddy Mizwar tetap menjadi bintang iklan atau bermain sinetron walaupun sudah menjadi wagub karena hasilnya lebih besar dari pada gaji seorang wakil gubernur.

Keganjilan lain gaji wakil menteri sekarang sekitar Rp 50 jutaper bulan dan masih boleh jadi komisaris perusahaan yang juga akan meningkatkan penghasilannya, sementara menteri hanya Rp 19 juta per bulan dan tidak boleh menjadi komisaris.

Tentu dengan mudah bisa saja kita mengatakan "salah sendiri, mengapa jadi pejabat publik." Namun secara akal sehat kenyataan yang belum baik perlu diperbaiki. Wajar saja kalau gaji presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan lebih tinggi dari pegawai pemerintah yang ada.

Salah satu akar persoalan penting dalam penanggulangan masalah korupsi dan harus diselesaikan segera  adalah sistim pemberian upah atau gaji yang tidak adil, baik di pemerintahan maupun di swasta. Indonesia harus mengaturnya dengan baik agar godaan untuk melakukan korupsi semakin kecil. Jika gaji orang yang bekerja tidak mencukupi untuk membiayai dirinya, pasangannya, anak-anaknya yang merupakan tanggung jawabnya maka peluang untuk melakukan korupsi akan lebih besar ketimbang kalau gajinya sudah mencukupi.

Sistem penggajian di Indonesia harus diakui masih sangat buruk dan sangat mendukung terjadinya praktek korupsi, baik di swasta maupun di pemerintahan. Karena belum ada aturan, penggajian pegawai swasta di Indonesia masih sangat rendah dan tidak layak, walaupun ada juga yang sangat besar. Masih segar dalam ingatan kita kasus buruh “Marsinah” di Sidoardjo yang ingin memperjuangkan nasib pekerja swasta. Walaupun “Marsinah” akhirnya harus gugur, tapi nasib buruh di Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih baik. Namun hampir semua perusahaan menganggap dirinya sudah sangat baik karena masih mau mempekerjakan orang; walaupun sesungguhnya gaji mereka sangat rendah.

Warga Australia James Gallagher yang menjadi orang gajian (salaryman) dengan ikan hasil tangkapannya di Hokkaido, Jepang yang akan disajikan di restoran. Gajinya membuatnya bisa hidup cukup di Jepang (Sumber: JAMES GALLAGHER).

Penggajian pekerja publik dan swasta harus dibuat adil dan wajar. Demikian juga halnya dengan pegawai pemerintahan. Walaupun aturannya sudah ada, tetapi aturan itu memang menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai pemerintah belum kondusif untuk mencegah pegawai melakukan tindakan korupsi.

Rata-rata gaji PNS di Indonesia hanya Rp.2,6 juta/bulan. Gaji pegawai pemerintah di Indonesia sudah berkali-kali diperbaiki dan terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 di mana disebutkan gaji tertinggi pegawai (golongan IVe dan masa kerja paling lama) hanya Rp.4.100.000; kurang dari sepuluh persen dari gaji rata-rata pegawai pemerintah di negara maju. Kalau seorang pegawai sudah mencapai golongan tertinggi (IVe) namun masa kerjanya masih kurang setahun, gajinya lebih kecil lagi hanya Rp. 2.649.900. Sementara pegawai terendah (golongan Ia) mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.175.000.

Dengan penggajian yang wajar, baik di lingkungan swasta maupun sektor publik, upaya penghilangan korupsi di Indonesia akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya kalau ada perasaan ketidakadilan dalam sistem penggajian hal itu akan dapat memicu praktek korupsi.