Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta mengatakan, “Terhitung sejak hari Rabu ini tanggal 10 September 2014 pukul 00.00, harga elpiji nonsubsidi 12 kg naik Rp 1.500 per kg atau Rp 18.000 per tabung 12 kg".
Menurut dia, kenaikan harga elpiji 12 kg di tingkat konsumen akan berkisar Rp 21.000-Rp 22.000 per tabung karena ditambah ongkos transportasi dan marjin pengecer. Dengan kenaikan harga Rp 1.500 per kg tersebut, maka harga elpiji 12 kg di konsumen menjadi sekitar Rp 120.000 per tabung.
Aktualnya harga elpiji 12 kg di kawasan Cinere, Depok mencapai Rp 130.000 per tabung bahkan bisa lebih, tergantung ongkos transportasi masing-masing daerah. Kenaikan harga elpiji 12 kg akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai harga keekonomian sekitar Rp 180.000 per tabung di 1 Juli 2016.
Sebagai golongan menengah, skema kenaikan tersebut cukup berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Karena harga-harga kebutuhan pokok, utamanya makanan olahan mau tak mau harus disesuaikan juga. Golongan menengah inilah yang jadi korban sesungguhnya.
Golongan atas tentu tidak merasakan dampak kenaikan harga elpiji 12 kg karena mereka tentu punya dana cadangan.
Golongan bawah pun masih tertolong oleh harga elpiji subsidi 3 kg yang tidak ikut naik.
Sedangkan golongan menengah, apalagi yang pas-pas’an seperti saya, harus mencari tambahan pemasukan lain karena kenaikan gaji dari perusahaan sudah di program setahun sekali saja.
Perusahaan tempat kami bekerja, tentu tidak mau menaikan gaji dengan mengikuti skema Pertamina yang akan menaikkan harga elpiji 12 kg pada 1 Januari 2015 naik Rp 1.500 per kg, 1 Juli 2015 naik Rp 1.500 per kg, 1 Januari 2016 naik Rp 1.500 per kg, dan 1 Juli 2016 naik Rp1.500 per kg.
Harapan kami mewakili “golongan menengah pas-pas’an” agar Pertamina (dan Pemerintah) mau memikirkan pengurangan subsidi untuk harga elpiji 3 kg sehingga pengurangan subsidi tidak ditanggung 100% kepada golongan menengah (dan golongan atas) yang dituding sebagai golongan “subsidi salah sasaran”.
Diharapkan pada akhirnya Pertamina (dan Pemerintah) tidak mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan pada BBM bersubsidi (jenis premium) dimana mempunyai selisih harga yang terlalu jauh dengan BBM nonsubsidi. Alhasil, Pertamina dan Pemerintah tarik ulur untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Semoga ...
