Bagaimanapun, jika hari ini pengguna kendaraan pribadi --- khususnya sepeda motor --- sangat dominan, bukan berarti status quo-nya harus terus dipertahankan. Justru di sanalah mestinya ujian "bernegara" dihadirkan. Sebab sejatinya, "engineering process" yang bersentuhan langsung pada keseharian masyarakat, tak bisa dipisahkan dari upaya-upaya "rekayasa sosial" yang perlu dan dibutuhkan. Dalam proses transformasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, setiap engineer memang tak hanya wajib memperhatikan "the economic feasibility", "the safeness", dan "the manufacturability"-nya saja. Tapi juga "the public acceptance".
###
Persoalan ruang kota Jakarta memang terlanjur sangat kompleks dan mencapai kondisi darurat. Sebab, "pengorbanan" yang harus direlakan untuk mengatasi dan menata masa depannya, telah menjadi sangat mahal. Dikatakan "darurat" karena keadaan sekarang sudah "hampir" disikapi sebagai sebuah "keniscayaan" oleh berbagai pihak. Bahkan mungkin bagi Romo Franz Magnis-Suseno sekalipun.
Sejak beberapa tahun belakangan ini, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah Jakarta, berupaya keras untuk memperbaiki keadaan tersebut. Salah satu hal penting berkait dengan penggelaran infrastruktur dan layanan angkutan umum massal.
Upaya itu tak hanya menyita investasi dan biaya raksasa, tapi juga pengorbanan yang sangat besar dari sebagian masyarakat yang terdampak langsung.
Sayangnya, berbagai upaya tersebut seperti berjalan sporadis dan tidak dalam sebuah tataran "strategic road map" yang diturunkan melalui proses "rekayasa tata ruang" yang mumpuni.
Hal yang mengemuka justru seperti persaingan "usaha" untuk menggarap "peluang" jangka pendek yang abai terhadap "persoalan-persoalan baru" di masa depan. Perhatikanlah dari mana gagasan bermula hingga siapa yang bertanggung jawab pada pembangunan LRT dan MRT, misalnya. Hal itu sangat mudah terlihat dari asumsi tarif yang kelak dikenakan masing-masing.
Ketiadaan "strategic road map" yang diturunkan dari "spatial engineering" itu, menyebabkan banyak pihak merasa mampu dan leluasa berpendapat --- bahkan mengembangkan kebijakan --- yang sangat mungkin kontra produktif. Termasuk keinginan Kepala Daerah DKI Jakarta hari ini yang "kebetulan" bersesuaian dengan "selera" Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Gubernur melarang sepeda motor melintas di Jl. Sudirman-Thamrin.
Planologi memang merupakan salah satu disipilin rekayasa yang berkembang di hampir seluruh penjuru dunia. Tapi mungkin tidak di Indonesia.
Di negeri kita, profesi engineering itu, masih berkutat di tataran "science". Sebab masih berfokus pada "explore what is". Belum sampai pada "create what has never been.".
-- menanggapi artikel Franz Magnis-Suseno, "Perang Melawan Rakyat?", Kompas, 6-9-2017
