Ilusi Ibu Kota yang Baru

Menanggapi kabar BAPPENAS yang akan mengumumkan nama Ibu Kota Republik Indonesia yang baru pada penghujung tahun 2017 ini.

Pindah rumah pun sudah cukup merepotkan. Tak semua perabot lama cocok atau bisa diboyong ke tempat yang baru. Sebagian terpaksa ditinggal atau --- jika ada yang berminat --- dijual saja. Sejumlah perlengkapan anyar mungkin perlu diadakan untuk melengkapi.

Itu soal perabotan. Ada lagi yang tak kalah pelik, yaitu menyangkut kebiasaan sehari-hari. Bagi penghuni yang harus pergi bekerja ---jika rumah yang baru berada di lokasi yang berbeda dengan sebelumnya--- berarti perlu penyesuaian rute dan jadwal melakukan perjalanan sehari-hari. Sebab pola kemacetan, ketersediaan layanan angkutan umum, dan sebagainya, perlu diantisipasi dan disikapi berbeda. Begitu juga bagi anak-anak yang harus pulang-pergi ke sekolah. Pasar tempat sehari-hari berbelanja memenuhi kebutuhan. Dan seterusnya.

Bisa jadi rumah yang baru memberikan sejumlah hal yang lebih baik. Tapi biasanya, selalu ada saja yang tidak lebih baik bahkan lebih buruk. Mungkin biaya listriknya, karena rumah yang baru lebih besar. Atau bisa saja kenyamanan bertetangganya, karena di lingkungan yang baru lebih banyak dihuni pasangan muda yang selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah larut malam.

Jika memang tidak terpaksa atau alasan lain yang istimewa, pindah rumah tentunya bukan pilihan yang mengasyikkan.

###

Beberapa saat setelah Joko Widodo terpilih memimpin Indonesia, ia melontarkan wacana pemindahan ibu kota. Bisa jadi karena Jakarta dan Pulau Jawa umumnya, semakin sumpek dan sulit ditata. Tapi mungkin juga karena mempertimbangkan cara dan strategi agar lebih mudah memecah konsentrasi perkembangan wilayah dan pertumbuhan kota-kota yang selalu terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Atau bisa juga didasari keinginan untuk "merevolusi mental" birokrasi pemerintahan hari ini yang sudah sedemikian bobrok.

Pemindahan pusat pemerintahan tentu akan disertai dengan migrasi besar-besaran aparat birokrasi yang menjalankan roda administrasinya. Berarti termasuk juga keluarga mereka. Tentu bukan soal yang mudah. Keberatan dan penolakan sangat mungkin terjadi. Sebab menyangkut berbagai alasan yang bersifat sangat personal dan bagian dari hak asasi. Bagaimanapun mereka tak bisa disamakan dengan perabot rumah tangga atau tenaga kerja paksa yang bisa sembarang dipindahkan, bukan?

Sebobrok apapun, mereka tak bisa digantikan begitu saja dengan yang baru. Apalagi oleh masyarakat daerah yang dalam banyak hal kemungkinan besar kalah pengalaman maupun "laboratorium" pengetahuan. Bukan berarti tak tersedia sama sekali. Tapi bisa dipastikan amat sangat kurang dalam hal kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan untuk menggantikan semua yang ada sebelumnya.

###

Persoalan pemindahan ibu kota ke pulau lain yang terletak di seberang lautan, bukan semata mengenai infrastruktur, bangunan, dan fasilitasnya. Tapi juga tentang sebuah komunitas hidup dengan ragam karakter sosial dan budayanya yang unik. Dana yang dibutuhkan untuk membangun kebutuhan fisik --- yang dikatakan tak bakal menggunakan APBN itu --- tak seberapa dibanding ongkos untuk mananggung hal-hal non-fisiknya. Belum lagi masalah waktu dan peluang yang bakal terancam sia-sia.