Pemerintahan kecamatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan dituntun untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, konsep pemerintahan berkelas dunia (world class sub-district government) mulai diterapkan di tingkat kecamatan. Konsep ini sebelumnya lebih dikenal pada tingkatan negara, namun kini diadaptasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan.
Keberadaan kecamatan dalam sitem pemerintahan di bumi Nusantara sudah ada sejak lama, bahkan sejak jaman Kerajaan Kediri abad XII-XIII dengan nama "wiyasa". Di tanah Pasundan dulu dikenal dengan istilah "cutak" dengan tugas dan kewenangannya mirip dengan Camat. Kedudukannya dalam sistem pemerintahan juga mengalami pasang naik dan pasang surut. Pada Jaman Hindia Belanda, kecamatan disebutk sebagai "onder district" yang tugasnya membantu kepala distrik yang setara dengan Wedana. Setelah Lembaga kewedanaan dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1963, keberadaan kecamatan kemudian menjadi semakin penting.
Kecamatan Sumedang, Selatan, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang, telah terpilih sebagai percontohan dalam pembentukan pemerintahan kecamatan berkelas dunia. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Pembangunan kapasitah pemerintahan di Kecamatan Sumedang Selatan melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Upaya peningktan kapasitas pemerintahan telah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi apaatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, kegiatan peningkatan kapasitas koordinator desa dalam pelaksanaan program WJWE CAANG ialah program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di Jawa Barat dan bimbingan teknis bagi pemerintah desa.
Dalam upaya mewujudkan kecamatan yang berkelas dunia, Kecamatan Sumedang Selatan melakukan pembangunan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Misalnya pembangunan commad center,  command center kecamatan sumedang selatan bisa melaksanakan pemantauan terhadap capaian penurunan kemiskinan di desa dan kelurahan. Kecamatan bisa memantau capaian rehab rutilahu di lingkungan Kecamatan Sumedang Selatan, command center juga dapat meng-akses  data stunting dan desa cantik simpatik (desa cinta statistik) adalah salah satu program BPS dalam rangka pembinaan statistik sektoral, salah satu perwakilannya adalah Desa Sukajaya di Kecamatan Sumedang Selatan.
Selain itu kecamatan sumedang selatan juga melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Sumedang Selatan di upload di social media Instagram agar masyarakat juga memantau dan menilai kinerja pemerintah Kecamatan Sumedang Selatan.
Pembangunan kapsitas pemerintahan Kecamatan Sumedang Selatan dalam rangka menjadi kecamatan berkelas dunia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui peningkatan SDM, penerapan teknologi informasi dan penguatan tata kelola, diharapkan Kecamatan Sumedang Selatan dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Referensi:
batubara, sadu wasisitiono dan yusi eva. 2021. "Model Kecamatan Berkelas Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Sumedang)." Jurnal ilmiah wahaya bhakti praja.
Prof.Dr.Sadu Wasistiono, MSI. 2021. "Penyusunan Model Pemerintahan Kecamatan Berkelas Dunia (World Class Sub-District Goverment) di Kabupaten Sumedang."
Sumedang, Bupati. 2021. "Keputusan Bupati Sumedang Nomor 434 Tahun 2021." JDIH Provinsi Jawa Barat.
