Upaya Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemkot Bogor

         Kenyataan yang terjadi selama ini di Kota Bogor adalah bahwa banyak kegiatan ekonomi kurang melibatkan penduduk Kota Bogor sebagai pekerjanya. Mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasional, para pengusaha dibebaskan untuk memilih tenaga kerja dari daerah manapun. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi daya serap tenaga kerja asal Kota Bogor terlebih lagi bagi penduduk miskin.

• Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kota Bogor

         Data memegang peranan penting dalam menentukan sebuah kebijkan. Pemutakhiran data penduduk miskin Kota Bogor sangat diperlukan dalam menentukan target dan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Keberhaslan program peningkatan kualitas SDM penduduk miskin sangat tergantung dari keakuratan data penduduk miskin.

         Selama ini pendataan penduduk miskin sudah dilaksanakan namun perlu lebih ditingkatkan dengan perincian dan pemutakhiran data secara periodik. Hal ini disebabkan data kependudukan adalah data dinamis yang selalu berubah pada waktuwaktu tertentu. Perubahan keadaan di lapangan yang cepat akan menyebabkan data lama yang dimiliki menjadi tidak berguna.

• APBD Yang Berfokus Pada Penanggulang Kemiskinan

         Berdasarkan hasil, kajian diketahui bahwa pengaruh belanja langsung (public) dalam APBD terhadap KK miskin berpengaruh nyata walaupun angkanya positif. Kenaikan belanja langsung akan menyebabkan bertambahnya KK miskin. Daya ungkit belanja langsung riil adalah jika ada peningkatan belanja langsung APBD sebesar Rp 1 juta, justru akan meningkatkan kemiskinan sebesar 7,38 orang. Hal ini berarti diperlukan evaluasi belanja langsung yang selama ini direncanakan dan dikeluarkan agar tepat sasaran mampu mengurangi angka kemiskinan. Evaluasi itu meliputi perencanaan dan pelaksanaan.Di tingkat perencanaan tercermin dalam integrasi program dan tidak tumpang tindih sedangkan di tahap pelaksanaan mampu menyerap tenaga dari keluarga miskin.

          Penyusunan APBD yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan berarti bahwa terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Jika tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 149 milyar dan tersebar di berbagai SKPD, maka untuk tahun-tahun ke depan angka tersebut perlu ditingkatkan. Selain ditingkatkan, alokasi APBD tersebut juga tidak terlalu banyak disebar ke beberapa SKPD.

Kesimpulan.

• Permasalahan kemiskinan di Kota Bogor merupakan permasalahan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kota Bogor merupakan daerah yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik. Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Bogor, ternyata belanja langsung APBD berkorelasi positif, artinya dengan meningkatnya belanja langsung dari Pemerintah Kota Bogor, maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini dapat menandakan terjadinya salah sasaran dalam penuntasan kemiskinan di Kota Bogor.
• Dalam mengatasi kemiskinan di Kota Bogor, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor berdasarkan hasil analisis SWOT adalah:
• peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk miskin Kota Bogor,
• pembuatan kebijakan yang mengharuskan investor untuk mempekerjakan warga Kota Bogor terutama penduduk miskin,
• pemutakhiran data penduduk miskin Kota Bogor secara periodik,
• penyusunan program APBD yang lebih berfokus pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor dengan porsi anggaran yang memadai,
• pengaturan penduduk pendatang yang berencana tinggal menetap agar tidak mempengaruhi upaya pemberdayaan penduduk miskin Kota Bogor dan
• pencegahan penguasaan lahan oleh swasta secara berlebihan terutama yang berpotensi menyingkirkan penduduk lokal Kota Bogor.