Mohon tunggu...
Jhon Sitorus
Jhon Sitorus Mohon Tunggu... Ilmuwan - Pengamat Politik, Sepakbola, Kesehatan dan Ekonomi

Indonesia Maju

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Bupati Yoyok, Rela Keluar dari TNI untuk Memberantas Korupsi

6 November 2015   13:16 Diperbarui: 7 November 2015   07:25 2844
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Bupati Yoyok Riyo Sudibyo (kedua dari kiri), pada saat acara Bung Hatta Award 2015| Kompascom"][/caption]Siapa sih Bupati Yoyok? Kok namanya aneh begitu? Bupati Yoyok merupakan Bupati dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah periode 2012-2017. Bupati yang bernama lengkap Yoyok Riyo Sudibyo ini mencuat ke publik berkat prestasinya yang luar biasa dan bergengsi saat berhasil menyabet Penerima Bung Hatta Award dalam bidang anti korupsi bersama Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Pria kelahiran 23 April 1972, di Bandar, Batang ini merupakan lulusan akademi Militer tahun 1994 dan Sekolah lanjutan Perwira tahun 2004. Yoyok kemudian memutuskan untuk berhenti dari dinas militer dengan pangkat terakhir mayor untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Batang tahun 2012. Pada saat memutuskan untuk keluar dari TNI, keluarga Yoyok mengatakan tidak setuju dengan keputusan ini karena Yoyok masih berpeluang untuk meraih pangkat yang lebih tinggi. Karena keputusan Yoyok tersebut, sehingga Yoyok dicap sebagai “Mayor Edan” karena memilih keluar dari TNI.

Tetapi, keputusan itu bulat dan yang benar saja, Yoyok terpilih menjadi bupati Kabupaten Batang dengan perolehan suara 113.027 suara (40,03%), mengalahkan dua kandidat lainnya  Susi Iriani-Lafran Panca Putranto yang memperoleh suara sebesar 62.397 (22,10 persen), dan Dheddy Irawan-Mujarwo yang memperoleh suara sebesar 107.992 (37,87 persen).

Berdasarkan kutipan dari Kompas.com, Yoyok mengakui menjadi bupati merupakan pengalaman paling dahsyat, jauh lebih sulit dari menjalankan sebuah operasi militer. Yoyok meyakini, seorang kepala daerah harus menguasai tata kelola pemerintahan dan keuangan, birokrasi, serta dapat mengelola hubungan dengan anggota DPRD. Hal ini membuat Yoyok bekerja dan belajar lebih keras lagi untuk megetahui dan menguasai seluruh substansi seorang bupati agar visi dan misi pemerintahan tercapai dengan maksimal.

Ketika Yoyok mulai menjabat bupati, Kondisi pemerintahan Batang sangat dalam keadaan terpuruk. Bupati sebelumnya, Bambang Bintoro, terseret masalah hukum dan pidana penjara sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemkab menjadi sangat anjlok.

Pada tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Batang hanya Rp 67 Miliar. Tetapi pada tahun 2014, PAD Batang meningkat tajam menjadi Rp 186 Miliar dan prediksi pada akhir 2017, telah melebihi nilai Rp 200 Miliar.

Transparansi Pemerintahan yang Real

Bupati Yoyok menerapkan adanya sebuah transparansi pemerintahan sehingga seluruh masyarakat tahu dan bisa melakukan monitoring terhadap segala aktivitas pemerintahan yang sednag berjalan. Yoyok membuat kebijakan dengan membukan rumah dinas Bupati 24 jam untuk masalah apapun dari masyarakat. Yoyok juga menjalin kedekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat semakin nyaman dan dekat dengan Bupatinya, seringkali Yoyok naik sepeda ke masjid alun-alun kota Batang untuk shalat berjamaah.

Bupati Yoyok juga menerapkan transparansi anggaran dan pembangunan. Sejak tahun 2012, pemkab Batang bekerja sama dengan Ombudsman RI dalam bidang layanan publik, termasuk penerapan pelelangan jabatan. Yoyok juga membentuk Unit peningkatan kualitas pelayanan Publik (UPKP2) pada tahun 2013 yang bertugas untuk melayani pengaduan masyarakat yang belum digarap atau belum masuk dalam agenda pembangunan. Sehingga, tidak jarang jika masyarakat baru mengadu, Bupati Yoyok langsung turun tangan mengatasi masalah, layaknya Jokowi yang selalu blusukan.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk pemerintahan daerah, Yoyok menggunakan sistem layanan elektronik untuk mencegah rekayasa dana dan anggaran serta mencegah tindak korupsi yang selama ini menjadi penyakit pemerintahan daerah Batang. Hasilnya, LPSE Batang menerima penghargaan ISO 27001 dari lembaga sertifikasi Internasional ACS Registrars.

Pemerintah Kabupaten Batang juga bekerja sama dengan Univeristas Negeri Semarang sebagai supervisi dan pengawas segala kegiatan pemerintahan. Tahun 2013, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyatakan bahwa Kabupaten Batang merupakan kabupaten dengan tingkat penyalahgunaan anggaran terendah se-Provinsi Jawa Tengah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun