Belum lama aksi 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212) selesai, kini telah muncul wacana untuk melancarkan aksi 112 yang akan dilaksanakan pada 11 Februari 2017. Aksi tersebut diatasnamakan Aksi Bela Ulama karena baru-baru ini Ahok memang menuduh NU telah bekerja sama dengan SBY melalui percapakan telepon yang akhirnya berbuntut panjang kepada cuitan twitter SBY yang terkesan “cengeng” di mata netizen.
Aksi 411 dan 212 memang bertema aksi damai, tetapi didalamnya tetap tidak bisa dikesampingkan bahwa aksi damai tersebut memiliki arah yang sama yaitu menuntut Ahok agar segera di pidanakan karena alasan telah “menista” umat Islam lewat kasus surat Almaidah ayat 51 beberapa bulan yang silam.
Ahok memang musuh besar bagi (sebagian) umat Islam dan pihak-pihak yang terusik dengan keberadaan Ahok yang tidak pernah memandang bulu dalam menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya karena agamanya yang beda, tetapi soal ras juga menjadi persoalan utama bagi umat mayoritas ini sehingga ada perasaat merasa tidak pantas untuk dipimpin oleh keturunan bukan pribumi.
Berdasarkan berbagai sumber, aksi ini nanti bukan hanya dilaksankan pada tanggal 11 saja, tetapi dilaksanakan juga pada tanggal 12, 13, 14 hingga tanggal 15 Februari atau tepatnya hari Pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung. Rencananya, pada saat tanggal 15, mereka yang melancarkan aksi akan langsung datang ke TPS-TPS di masing-masing wilayahnya untuk menjamin kelancaran Pilkada. 3 hari sebelum tanggal 15 bahkan merupakan masa tenang bagi semua calon sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye, memasang alat peraga kampanye dan melakukan sugesti kepada orang lain semasa masa tenang.
Dari tujuan aksi tersebut lebih menimbulkan pertanyaan, untuk apa ada kelompok yang mengatasnamakan aksi damai mengawal Pilkada? Bukankah sudah ada masing-masing tim suskses dan saksi dari pasangan calon? Bukankah sudah ada tim keamanan baik TNI maupun Polri? Bukankah sudah ada bawaslu dan panwaslu disetiap TPS?
Patut dipertanyaan tujuan dari aksi ini nantinya karena seakan-akan mengambil alih wewenang pihak yang berwajib untuk menjaga keberlangsungan Pilkada. Jika memang ini memaksakan dukungan kepada suatu pihak lewat intimidasi yang dilakukannya, pihak berwajib harus lebih waspada dalam mengantisipasi setiap tindakan ini. Jangan sampai ada orang yang merasa tertekan akibat dicurigai tidak mendukung pasangan calon dukungan dari kelompok aksi tersebut.
Peningkatan kontrol keamanan menjadi kunci bagi KPU dan pemerintah untuk menyukseskan berjalannya pemilihan Umum DKI. Jangan sampai karena terpilihnya Ahok kembali menjadi gubernur menjadi sumber masalah lagi di sebagian orang/kelompok yang mengatasnamakan umat.
Usaha sebagian umat yang menolak keberadaan Ahok untuk terpilih kembali menjadi gubernur menjadi tugas ekstra keras bagi aparat keamanan. Jika Ahok terpilih menjadi gubernur, bukan tidak mungkin aksi yang lebih beringas dan lebih besar akan terjadi, tetapi jika Ahok tidak terpilih mungkin sedikit tensi bisa menjadi lebih ringan, itupun tetap akan disambung dengan aksi tuntutan pidanakan Ahok dengan mengatasnamakn aksi bela “hukum” (misalnya).
Aksi itu tidak akan berhenti selama mereka tidak mendapatkan apa yang mereka tuntut. Tuntutannya jelas, Cuma satu. Ahok wajib dipidanakan, dipenjarakan, bila perlu dibumihanguskan dari muka bumi ini. Tetapi, bagi manusia yang berpikiran masih waras, benar-benar memiliki kasih sebagai umat dan manusia, Ahok merupakan salah satu dari tiga pemimpin yang layak untuk memimpin DKI Jakarta sehinga memang layak untuk dipertaruhkan kredibilitasnya mengingat track record dan prestasinya selama menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta.
