Membangun Infrastruktur Tanpa Utang, Mungkinkah?

Era pemerintahan Jokowi -- Jusuf Kalla, pembangunan Indonesia identik dengan pembangunan infrastruktur, bahkan sampai terkesan jor-joran bagi sebagian kalangan. Kesan tersebut bukan tanpa alasan karena pembangunan infrastruktu dilakukan bukan hanya disatu tempat saja, melainkan hampir diseluruh wilayah Indonesia secara serentak. 

Misalnya, dengan pembangunan tol Trans Jawa yang akan selesai akhir bulan Desember 2018, pembangunan tol trans Sumatera, jalan trans Papua, Sulawesi, Kalimantan, berbagai pelabuhan, bandara udara, pembangkit listrik, pos perlintasan batas luar negeri, daerah pariwisata baru, jembatan, dan lain-lain.

Pembangunan ini memakan biaya yang tak sedikit. Khusus untuk infrastrukur saja, APNB harus rela berbagi angka sebesar Rp 420,5 Triliun, hampir menyamai anggaran Pendidikan Nasional senilai Rp 444,1 Triliun. Angka tersebut masih sangat sedikit dibanding kebutuhan anggaran untuk infrastruktur setiap tahunnya sebesar Rp 1.500 Triliun. Jadi, masih ada Rp 1.080 Triliun setiap tahunnya yang bukan berasal dari APBN. 

Dari manakah dana tersebut berasal? Tentu dana tersebut berasal dari pinjaman atau utang, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri.

Utang lebih dari Rp 1.000 Triliun setiap tahun merupakan sebuah beban yang luar biasa terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Meski prospeknya menjanjikan untuk jangka panjang, tetapi utang tersebut tetap menjadi beban jangka pendek dan jangka panjang juga tergantung bagaimana pemerintah membayar utang tersebut. Ingat, utang tersebut mengalami pertumbuhan bunga yang sangat besar setiap tahunnya.

Sebelum Jokowi menjadi presiden, Utang Indonesia telah mencapai Rp 2.700 Triliun dengan biaya bunga per tahun Rp 250 Triliun. Sebuah bunga yang sangat besar sebab nilai tersebut hampir setengah dari anggaran APBN kita untuk Pendidikan dalam satu tahun. 

Dengan demikian, jika pelunasan utang tidak lebih dari Rp 250 Triliun per tahun, Indonesia akan mengalami pertambahan Utang secara pasif, artinya utang makin bertambah, hanya dari nilai bunganya saja, meski pada faktanya Indonesia tidak bisa melepas ketergantungan terhadap utang ditengah gencarnya pembangunan infrastruktur.

Mekanisme Public Private Partnership

Pemerintah sebenarnya sudah berusaha membangun infrastruktur tanpa menggantungkan diri kepada utang. Sebagai contoh, Indonesia mengalokasikan pembangunan infrastruktur dari APBN, meski nilainya tidak sebesar nilai total pembangunan infrastruktur skala nasional dalam setahun, kemudian menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK), fisik kemudian menggunakan hibah, pasar modal, bilateral multilateral bank, dan environmental fund. Negara juga concern dalam membangun Desa melalui dana desa, salah satu yang menjadi fokus dari Dana Desa tersebut adalah pembangunan infrastruktur pedesaan.

Skema pembiayaan berikutnya adalah kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) atau dikenal dengan public private partnership (PPP) yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Skema ini merupakan mekanisme yang menggunakan ekuitas sehingga tidak menggunakan utang luar negeri.

Kemudian ada juga pembiayaan pembangunan sekuritisasi terhadap proyek yang sudah berhasil dibangun dan sudah bisa dioperasikan. Dengan demikian, berbagai proyek infrastruktur yang dibangun oleh BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah bisa mendapatkan pendanaan lagi dengan cara membawanya ke pasar modal.