Di Thailand menganut sistem penyiaran Libertarian Theories. Yang mana penekanannya adalah pada kebebasan media, dan selalu dikontrol pemerintah. Meskipun kebebasannya ada pada media namun terdapat juga beberapa peraturan, pembatasan dan tindakan pemerintah dalam mengambil bagian mempublikasikan informasi sehingga wartawan dan masyarakat tidak memiliki kebebasan berpendapat dan mengritik pemerintah.
Peran media cetak dan kebebasan pers di Thailand secara historis telah dipengaruhi oleh raja tertentu yang berkuasa dan sejak 1932, oleh para pemimpin kudeta dan politisi yang memegang kendali pemerintahan.Pada tahun 1955 pemerintah militer merasa cukup aman untuk mendukung "demokrasi terbatas" dan memungkinkan orang untuk mengkritik rezim. Pers menanggapi dengan kritik vokal parah dan serangan verbal terhadap pemerintah. Ketika pemilu gagal untuk menciptakan pemerintahan parlementer stabil, percobaan negara dengan demokrasi berakhir pada tahun 1958. Pemerintah melarang partai politik, kritikus dipenjara termasuk siswa, guru, pemimpin buruh, jurnalis, dan anggota parlemen liberal. Sebuah sedikitnya selusin surat kabar ditutup.
Seiring berjalannya waktu pers di Thailand mengalami perubahan-perubahan kebijakan dari yang memegang kekuasaan di negara tersebut. Pers mengalami goncangan-goncangan sehingga kebebasan berpendapat dicabut dan pers dilarang mengritik pemerintah. Apabila pers kedapatan mengkritik atau mencemarkan nama baik raja maka akan dihukum seberat-beratnya. Kebebasan pers sepenuhnya dipegang oleh monarki atau pemerintah militer. Pemerintah militer sewenang-wenang mencabut hak-hak dasar ini masyarakat Thailand, diantaranya melarang perbedaan pendapat, menangkap para demonstran, menutup ratusan radio komunitas, dan membatasi penyiaran.
Pada tanggal 4 April 2007, pemerintah Thailand memblokir akses ke YouTube sebagai akibat dari klip video yang menunjukkan grafiti seperti elemen kasar dicat di atas slideshow foto Raja Bhumibol Adulyadej. Salah satu bagian dari gambar video disandingkan kaki atas raja gambar. Dianggap sebuah hal yang tabu karena dalam budaya di Thailand, kaki dianggap sangat kotor dan ofensif dan raja tidak akan dihormati oleh siapa saja menurut konstitusi Thailand. Larangan tersebut telah menyebabkan lebih video YouTube mengejek raja Thailand. Para pendukung mengutip kasus Oliver Jufer untuk melukis Thailand sebagai sebuah negara demokratis. Para penentang mengklaim kebebasan berbicara bukan merupakan hak mutlak dan bahwa tindakan vandalisme adalah penyalahgunaan kebebasan berbicara mirip dengan pelecehan verbal dan pidato kebencian (sebuah penghinaan nilai Thailand dan sensitivitas ).
Di Thailand para wartawan masih bisa bergerak relatif bebas di seluruh Thailand dan masyarakat Thailand masih bisa menikmati akses terhadap internet, tetapi pembatasan terhadap media massa telah dilakukan. Stasiun TV tidak dapat lagi menyiarkan pendapat rakyat tentang kudeta, karena pengaturan tentang sensor telah berlaku untuk seluruh media.
Bagaimana Thaliand menghadapi ASEAN Economy Community? Sejak ASEAN dibentuk 46 tahun lalu tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (Thailand), ASEAN menjadi salah satu organisasi regional Asia Tenggara peranan penting. ASEAN bukan hanya memilihara stabilitas dan pembangunan kawasan tetapi juga mempercepat kerjasama antar kawasan dan global
Menghadapi ASEAN Economy Community 2015 persaingan antar negara akan semakin ketat. Pada AEC dimana komunitas ekonomi ASEAN akan mengembangkan perekonomian dengan mengintegrasikan perdagangan. Selain itu, perdagangan lintas negara akan semakin mudah, dengan perdagangan bebas. AEC ini bukan hanya persaingan dalam produk barang saja tetapi juga jasa. Dunia usaha akan semakin bersaing menciptakan produk yang berkualitas begitupun dengan sumber daya manusia yang akan terus bersaing menunjukan kapabilitas yang dimilikinya. Persaingan ini merupakan persaingan regional bahkan global. Tentunya hal ini akan mempengaruhi perekonomian di Thailand.
Tentunya Thailand siap menghadapi AEC karena Thailand merupakan alah satu negara yang makmur selain Indonesia. Indonesia dan Thailand terhitung sebagai negara termakmur tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya, dilihat dari pendapatan perkapita gabungan kedua negara yang merupakan separuh dari pendapatan perkapita ASEAN. Dalam rangka mewujudkan AEC, parlemen pemerintah Thailand meloloskan peningkatan anggaran tahun 2014 agar sebagian besar kementerian dapat berfokus menjelang AEC, sehingga tercatat proyek persiapan AEC pemerintah Thailand mencapai 60 juta bath. Sehingga memungkinkan
Sumber :
Pengadilan Kembali Membuyarkan Kebebasan Pers di Thailand
Thailand dan Indonesia Siap Hadapi Tantangan AEC