Tulisan mengenai dampak media sosial bagi komunikasi politik ini bertujuan untuk
menjelaskan dan memberi pemahaman berpikiri mengenai pengaruh atau dampak dari media
sosial yang sangat besar bagi perpolitikan. Bagaimana cara kerja media sosial untuk proses
komunikasi politik yang baik dan benar, sehingga komunikasi politik yang dilakukan dapat
mengarah tepat sasaran kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu, dampak yang dikeluarkan dari
proses komunikasi politik yang berjalan lewat media sosial pun akan dijelaskan pada tulisan ini,
sehingga mendapatkan titik temu bahwa komunikasi politik yang dilakukan secara berlebihan di
media sosial dengan menjatuhkan seseorang atau lawan politiknya justru akan menimbulkan
dampak negatif seperti, perpecahan. Lewat pemahaman inilah akan lebih memberikan pemikiran
yang luas mengenai media sosial kepada masyarakat, sehingga hal-hal yang berbau hoaks atau
kabar palsu dapat dicegah dan pemanfaatan penggunaan internet atau media sosial semakin maju
dan membaik karena masyarakat akan sadar untuk lebih bijak dalam penggunannya. Sebab, jika
masyrakat semakin maju dan cerdas dalam penggunaan media sosial maka komunikasi politik
yang dijalankan akan mudah diterima dan tepat sasaran, itulah mengapa komunikasi politik dapat
diartikan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh karena aliran yang terkandung dan mengalir
didalam darahlah yang menjadikan sistem politik hidup. Itu sebabnya, lewat cara komunikasi
politik seorang pejabat atau elite politik dapat kita nilai psikologi politik dari elite politik tersebut dalam menjalankan sebuah
sistem politik apakah baik atau tidaknya karena dalam menyampaikan pesan seperti saat
kampanye, kunjungan kenegaraan atau daerah nasional dan pres konfres bahkan cara
berkomunikasi politik melalui media sosial seperti, twitter, instagram, youtube, facebook dan
whatsapp. Komunikasi politik penting dan harus selalu berkembang serta dapat diikuti seluruh
masyarakat karena komunikasi politik akan menyangkut decision making atau pengambilan
keputusan tentang tujuan dari sistem politik yang menyakut seleksi atas beberapa alternatif dan
skala prioritas. Oleh karena itu, dalam era media sosial komunikasi harus selalu di kawal agar
tidak terjadinya penyimpangan dari berbagai oknum elite politik atau para petinggi negara karena
mudah sekali untuk melakukan kecurangan lewat media sosial salah satu cara dengan
penyebaran berita hoaks.
Dalam konteks komunikasi politik, mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang
nyata sebenarnya bisa dan telah dilakukan oleh siapa saja. Itu sebabnya, bukan menjadi sesuatu
yang aneh jika menyebut Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya
tak lebih dari istilah belaka. Dengan kata lain, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini
tidak lepas dari komunikasi politik seperti, ketika ada seorang yang membahas di media sosial
mengenai naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), tentu maksud dari pembahasan ini yang
mengarah kepada seorang pejabat yang mengelola atau pemerintahan yang sedang berjalan.
Itulah mengapa, peran dari media sosial sangat intens pengaruhnya karena dapat mempengaruhi
masyarakat luas lewat postingan yang dimuat didalamnya karena penyebaran yang sangat
cepat membuat masyarakat dengan muda menangkap berita yang dimuat. Hal inilah yang
menyebabkan banyaknya partai politik di Indonesia yang sudah memiliki akun-akun facebook,
twitter, instagram, dan tiktok tentu dengan tujuan menarik generasi muda dan mudah dalam
menyebarkan berita atau kampanye dari anggota-anggota partai yang diusung. Tidak sampai
disitu, para pejabat seperti, mentri, anggota DPR/DPD, bahkan presiden juga memiliki akun media
sosial masing-masing yang tentu hal ini akan membuat mempermuda melakukan komunikasi politik.
Namun, dilain sisi berjalannya akun media sosial ini belum sepenuhnya juga dimanfaatkan oleh
para pejabat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau keluhan masyarakat. Media sosial
pada saat ini menjadi alat yang sangat berguna bagi aktor politik karena memiliki banyak sekali
manfaat pada penggunaannya tetapi yang ditampilan justru permainan komunikasi politik kurang baik, dimana sebagai contoh yang dilakukan pejabat justru menimbulkan kekisruhan seperti, pada masalah gubernur Jakarta pada tahun 2017
yaitu, Basuki Tjahja Purnama (ahok) yang diduga melakukan penistaan kepada salah satu ayat
alquran. Sehingga,beliau harus dimasuki bui selama 2 tahun, tentu lewat hal ini peran dari media
sosial lah yang sangat tinggi karena vidio yang dipotong beberapa menit membuat seluruh umat
muslim di Indonesia geram dan akhirnya mengkritik Ahok. Dari sinilah dapat kita lihat,bahwa
peran atau pengaruh dari media sosial sangat tinggi bagi komunikasi politik seorang pejabat bisa
memberikan dampak yang baik tetapi bisa juga memberikan dampak yang buruk.
Seperti pada pembahasan diatas, media sosial memang sangat memberikan
dampak besar bagi aktor politik karena mampu memberikan informasi dari para aktor politik
dengan cepat dan masif. Itu sebabnya, media sosial akan memberikan dampak negatif dan positif
pada setiap proses penggunaannya dimana terdapat contoh baik juga dalam paraktek nyatanya, dapat dilihat dari Pilkada
serentak 2020 dimana pada masa pandemik covid-19 para aktor politik masih dapat memberikan
kampanye mereka melalui media sosial seperti yang dilakukan oleh pasangan walikota Solo
yaitu, Gibran dan Teguh yang membuat kampanye kreatif dengan sebuah virtual box, dimana
pada layar virtual ini akan terpampang muka dari Gibran dan Teguh, lewat hal ini mereka berdua
tidak akan menciptakan kerumunan karena warga Solo dapat melihat dari jauh dan mendengar
suara mereka dan tidak akan ada sentuhan langsung seperti salam-salaman dengan pasangan
walikota Solo ini. Hal ini dapat,kita lihat bahwa pengaruh dari media sosial akan memberikan
dampak baik jika digunakan secara baik tetapi jika tidak maka kejadian seperti Ahok akan
terulang kembali dimana masyarakat awam yang muda termakan isue hoaks akan di arahan
opininya lewat kesamaan agama,ras, suku, dan budaya untuk membenci lawan politik dan inilah
yang menjadi catatan hitam dari dampak media sosial bagi komunikasi politik.
