Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia dengan Pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna

APA ITU KORUPSI DAN APA PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA?

Korupsi di Indonesia telah menjadi isu besar yang sangat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Fenomena ini telah berlangsung dalam waktu yang lama, dan dampaknya sangat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu, baik dalam bentuk suap, penggelapan, kolusi, maupun praktik lainnya yang merugikan negara dan masyarakat.

Sebagai contoh, di sektor publik, korupsi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta mengakibatkan pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah kebocoran anggaran yang membengkaknya biaya pembangunan infrastruktur, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Menurut laporan Transparency International tahun 2023, Indonesia memperoleh skor Corruption Perceptions Index (CPI) hanya 34 dari 100, dan menduduki peringkat ke-110 dari 180 negara. Skor ini mencerminkan tingkat korupsi yang masih sangat tinggi dan menjadi masalah serius yang belum teratasi dengan baik.

Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan politik. Korupsi memperburuk ketimpangan sosial, mengurangi kualitas hidup masyarakat, dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Selain itu, korupsi juga memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional, yang berdampak pada hubungan diplomatik, investasi asing, serta bantuan internasional.

PPT Dosen Apollo, Prof. Dr, M.Si.Ak

Penyebab Korupsi di Indonesia

Untuk memahami lebih dalam mengenai penyebab korupsi yang terus meluas di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ini. Dua teori yang relevan untuk memahami akar penyebab korupsi di Indonesia adalah teori yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard dan Jack Bologna. Kedua teori ini memberikan perspektif yang mendalam mengenai berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi.

1. Teori Klitgaard: C = D + M -- A

Robert Klitgaard, dalam bukunya Controlling Corruption (1988), merumuskan sebuah formula yang cukup sederhana namun komprehensif untuk menjelaskan fenomena korupsi, yaitu:  Di mana C adalah korupsi, D adalah diskresi, M adalah monopoli, dan A adalah akuntabilitas. Klitgaard menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat kombinasi dari ketiga faktor ini.

• Diskresi (D): Pejabat atau individu yang diberikan kewenangan besar untuk membuat keputusan tanpa adanya pengawasan yang memadai akan cenderung menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Kewenangan yang luas ini memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Contoh: Dalam pengelolaan anggaran negara, apabila tidak ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana, pejabat yang bertanggung jawab dapat menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi atau menerima suap dari pihak ketiga yang berkepentingan.

• Monopoli (M): Korupsi lebih mudah terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kontrol penuh terhadap suatu sektor atau proses tertentu. Monopoli ini menciptakan situasi di mana pihak yang memiliki kontrol dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan tanpa khawatir adanya pesaing atau pengawasan. Contoh: Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketika hanya ada satu perusahaan yang memiliki kekuatan untuk memenangkan tender, maka perusahaan tersebut dapat menyuap pejabat untuk memperoleh kontrak, sehingga proyek tidak berjalan sesuai dengan anggaran atau kualitas yang semestinya.

• Minim Akuntabilitas (A): Korupsi sering terjadi ketika sistem pertanggungjawaban tidak berfungsi dengan baik. Lemahnya sistem akuntabilitas menyebabkan pelaku korupsi dapat bertindak tanpa takut akan sanksi hukum. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang transparan, tindakan korupsi dapat berjalan tanpa terdeteksi. Contoh: Beberapa pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi sering kali lolos dari hukuman karena lemahnya penegakan hukum dan ketidakmampuan lembaga terkait untuk memeriksa dan mengaudit laporan keuangan secara menyeluruh.

Ketika ketiga elemen ini ada dalam suatu sistem, maka peluang terjadinya korupsi akan meningkat pesat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu melibatkan reformasi sistem yang dapat mengurangi diskresi, monopoli, serta meningkatkan akuntabilitas di semua sektor.

2. Teori GONE oleh Jack Bologna

Teori lain yang membantu menjelaskan penyebab korupsi adalah teori GONE (Greed, Opportunity, Need, and Environment) yang dikemukakan oleh Jack Bologna. Teori ini memfokuskan pada kombinasi faktor individu dan lingkungan yang menciptakan peluang bagi korupsi.

• Greed (Keserakahan): Dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah adalah salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan korupsi. Meskipun seseorang sudah memiliki penghasilan yang layak, keinginan untuk memperkaya diri lebih cepat atau memperoleh kekayaan yang lebih besar tanpa batas sering kali mendorong tindakan melawan hukum. Contoh: Seorang pejabat yang memiliki gaji tetap mungkin merasa tergoda untuk menerima suap atau komisi dari pihak lain demi memenuhi keinginannya untuk hidup mewah atau memperkaya diri secara cepat.

•  Opportunity (Kesempatan): Korupsi terjadi ketika ada kesempatan untuk melakukannya. Sistem yang lemah, kurangnya pengawasan, serta ketidakmampuan penegak hukum untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menciptakan ruang bagi individu untuk melakukan tindakan ilegal tanpa takut terdeteksi. Contoh: Ketika pengelolaan proyek infrastruktur atau pengadaan barang negara tidak diawasi secara ketat, pejabat memiliki kesempatan untuk memanipulasi anggaran atau mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi.

• Need (Kebutuhan): Beberapa individu merasa terdorong untuk melakukan korupsi karena adanya tekanan sosial atau ekonomi yang besar. Misalnya, kebutuhan untuk mendanai kampanye politik atau memenuhi gaya hidup yang tinggi bisa menjadi faktor pendorong untuk mencari sumber daya ilegal. Contoh: Seorang pejabat yang terlibat dalam proyek besar mungkin merasa tertekan untuk menerima suap agar dapat memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarganya yang mendesak.

• Environment (Lingkungan): Lingkungan sosial dan budaya yang permisif terhadap korupsi dapat memperburuk masalah ini. Jika masyarakat atau bahkan pejabat melihat korupsi sebagai hal yang biasa atau bagian dari sistem, maka tindakan tersebut akan dianggap wajar dan sulit untuk diberantas. Contoh: Dalam beberapa daerah, praktek suap atau penggunaan uang pelicin dalam birokrasi sudah menjadi hal yang biasa, dan pejabat atau masyarakat tidak lagi merasa perlu untuk melaporkan atau menentangnya.

MENGAPA KORUPSI TERJADI DI INDONESIA?

Korupsi di Indonesia adalah hasil dari kombinasi kompleks kelemahan sistemik dan faktor individu. Berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut berkontribusi besar pada maraknya korupsi di negara ini:

1. Sistem Hukum yang Tidak Efektif : Sistem hukum di Indonesia sering kali gagal memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Banyak kasus besar yang berakhir dengan hukuman ringan atau pengurangan masa tahanan melalui remisi. Proses hukum yang lamban dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik juga membuat banyak kasus korupsi tidak terselesaikan dengan adil. Sebagai contoh, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia hanya sekitar 2--4 tahun penjara. Bandingkan dengan beberapa negara lain, seperti China atau Singapura, yang memberlakukan hukuman berat hingga hukuman mati bagi koruptor.

2. Diskresi yang Berlebihan dalam Pengambilan Keputusan : Dalam banyak sektor pemerintahan, pejabat memiliki kewenangan yang besar untuk membuat keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan pemberian izin. Sayangnya, kewenangan ini sering kali digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu tanpa pengawasan yang memadai.

3. Monopoli Kekuasaan : Monopoli di sektor strategis, seperti sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, atau infrastruktur, memberikan kekuasaan besar kepada segelintir pihak. Monopoli ini memungkinkan mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

4. Lemahnya Akuntabilitas dan Transparansi : Mekanisme akuntabilitas di Indonesia masih jauh dari ideal. Sistem pelaporan keuangan pemerintah sering kali tidak transparan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran publik. Selain itu, lembaga pengawas, seperti BPK dan KPK, kerap mengalami tekanan politik yang menghambat efektivitas mereka.

5. Faktor Individu dan Lingkungan Sosial (GONE Theory)

• Greed (Keserakahan): Dorongan individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi sering kali menjadi pemicu utama korupsi.

• Opportunity (Kesempatan): Kurangnya pengawasan menciptakan peluang besar bagi pelaku untuk bertindak tanpa takut ketahuan.

• Need (Kebutuhan): Tekanan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok, seperti mendanai kampanye politik, sering kali menjadi alasan pelaku melakukan korupsi.

• Environment (Lingkungan): Budaya permisif yang menganggap korupsi sebagai hal biasa membuat tindakan ini sulit diberantas.

6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat : Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan publik juga menjadi salah satu faktor penyebab korupsi. Masyarakat sering kali pasif dalam melaporkan atau memantau tindakan korupsi, terutama di tingkat lokal.

Dengan memahami faktor-faktor di atas, kita dapat melihat bahwa korupsi di Indonesia adalah hasil dari kombinasi kelemahan struktural, kelemahan individu, dan pengaruh budaya.

BAGAIMANA KORUPSI TERJADI DAN SOLUSINYA?

Studi Kasus 1: Korupsi E-KTP

Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem identifikasi yang lebih modern dan efisien, menggantikan sistem tradisional yang rentan terhadap duplikasi dan manipulasi data. Namun, proyek ambisius ini malah menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, dan jaringan politik yang luas. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skandal ini merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dari total anggaran proyek sebesar Rp5,9 triliun.

Bagaimana Korupsi Terjadi dalam Kasus E-KTP?

1. Analisis dengan Teori CDMA (Klitgaard)

• Diskresi (D) : Diskresi yang tinggi terjadi dalam penentuan anggaran, tender, dan pelaksanaan proyek E-KTP. Pejabat yang bertanggung jawab atas proyek ini memiliki kewenangan penuh dalam mengalokasikan dana dan menentukan pemenang tender tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Diskresi ini memberikan ruang bagi manipulasi dan pengaturan proyek.

• Monopoli (M) : Proses tender proyek E-KTP hanya melibatkan segelintir perusahaan yang sebelumnya telah berkolusi dengan pejabat pemerintah. Monopoli ini memastikan hanya perusahaan tertentu yang mendapatkan proyek, meskipun tidak memenuhi syarat teknis maupun kualitas. Monopoli kekuasaan ini menghilangkan kompetisi sehat yang seharusnya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.

• Minim Akuntabilitas (A) : Minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek menjadi faktor penting yang memungkinkan korupsi terjadi. Laporan keuangan dan penggunaan dana tidak diaudit secara independen, sehingga penyimpangan dana sebesar Rp2,3 triliun tidak terdeteksi sejak awal. Selain itu, pengawasan internal dari kementerian yang bertanggung jawab atas proyek ini juga lemah.

2. Analisis dengan GONE Theory (Bologna)

• Greed (Keserakahan): Keserakahan menjadi pendorong utama korupsi dalam kasus ini. Para pelaku, termasuk pejabat tinggi, memanfaatkan proyek nasional ini untuk memperkaya diri. Mereka membagi-bagi dana proyek sebagai "komisi" atau suap kepada berbagai pihak yang terlibat.

• Opportunity (Kesempatan): Sistem pengadaan proyek E-KTP memberikan banyak peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat menciptakan kesempatan besar bagi para pelaku untuk menyalahgunakan dana proyek.

• Need (Kebutuhan): Sebagian dana hasil korupsi digunakan untuk mendanai kampanye politik dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini mencerminkan tekanan politik yang sering kali menjadi salah satu motif dalam korupsi besar.

• Environment (Lingkungan): Lingkungan birokrasi yang permisif terhadap tindakan ilegal memungkinkan praktik korupsi ini terjadi secara sistematis. Budaya "bagi hasil" atau pembagian keuntungan proyek di kalangan pejabat publik sudah menjadi rahasia umum dalam sistem birokrasi Indonesia.

Dampak Korupsi E-KTP

• Kerugian Negara : Negara kehilangan Rp2,3 triliun yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui implementasi E-KTP.

• Gangguan pada Pelayanan Publik : Korupsi ini menyebabkan tertundanya implementasi sistem E-KTP secara luas. Banyak warga negara yang kesulitan mendapatkan kartu identitas, yang pada gilirannya berdampak pada hak mereka untuk mengakses layanan publik dan administrative.

• Menurunnya Kepercayaan Publik : Skandal ini menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan proyek berskala besar.

Solusi untuk Kasus E-KTP

• Penguatan Pengawasan Proyek : Proyek dengan nilai besar harus diawasi oleh lembaga independen, seperti BPK atau KPK, sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

• Penerapan Teknologi Transparan : Sistem e-procurement dan e-budgeting harus diwajibkan untuk semua proyek nasional guna meminimalkan manipulasi anggaran dan pengadaan barang/jasa.

• Reformasi Proses Tender : Proses tender harus bersifat terbuka dan kompetitif, dengan pengawasan langsung dari lembaga anti-korupsi.

Studi Kasus 2: Korupsi Jiwasraya

Kasus Jiwasraya adalah contoh lain dari skandal korupsi yang mencoreng citra perusahaan milik negara. Jiwasraya adalah perusahaan asuransi yang sudah beroperasi selama puluhan tahun, namun mengalami kebangkrutan akibat korupsi dan salah kelola investasi. Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp16,81 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar di sektor keuangan Indonesia.

Bagaimana Korupsi Terjadi dalam Kasus Jiwasraya?

1. Analisis dengan Teori CDMA (Klitgaard)

• Diskresi (D) : Manajemen Jiwasraya memiliki kewenangan penuh untuk menentukan portofolio investasi tanpa ada pengawasan ketat dari regulator. Diskresi ini memungkinkan mereka mengambil keputusan investasi yang merugikan perusahaan demi kepentingan pribadi.

• Monopoli (M) : Investasi Jiwasraya dikendalikan oleh segelintir pihak yang memiliki akses eksklusif ke dana besar perusahaan. Hal ini menciptakan monopoli kekuasaan dalam pengelolaan dana nasabah.

• Minim Akuntabilitas (A) : Tidak ada audit independen yang dilakukan secara reguler terhadap portofolio investasi perusahaan. Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan juga membuat praktik korupsi berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

2. Analisis dengan GONE Theory (Bologna)

• Greed (Keserakahan): Para pelaku, termasuk manajemen puncak, memanfaatkan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, termasuk menyuap pejabat dan memperkaya diri.

• Opportunity (Kesempatan): Sistem regulasi di sektor keuangan tidak cukup kuat untuk mengawasi perusahaan asuransi, sehingga memberikan peluang besar bagi pelaku untuk menyalahgunakan dana.

• Need (Kebutuhan): Sebagian besar hasil korupsi digunakan untuk mempertahankan gaya hidup mewah dan mendukung jaringan politik tertentu.

• Environment (Lingkungan): Budaya perusahaan yang tidak transparan, ditambah dengan lemahnya tata kelola, menjadi lingkungan yang ideal untuk praktik korupsi.

Dampak Korupsi Jiwasraya

• Kerugian Finansial Nasabah : Ribuan nasabah Jiwasraya kehilangan tabungan mereka karena perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran polis.

• Kehancuran Reputasi Sektor Asuransi : Skandal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi milik negara, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan partisipasi masyarakat dalam program asuransi.

• Kerugian Negara : Pemerintah terpaksa mengalokasikan dana besar untuk menyelamatkan Jiwasraya dan melindungi nasabahnya, yang seharusnya dapat digunakan untuk program pembangunan lainnya.

Solusi untuk Kasus Jiwasraya

• Reformasi Tata Kelola Perusahaan BUMN : Tata kelola perusahaan milik negara harus diperbaiki dengan memperkuat pengawasan dan transparansi, terutama dalam pengelolaan dana nasabah.

• Peningkatan Regulasi dan Pengawasan di Sektor Keuangan : Regulator keuangan, seperti OJK, harus memperketat pengawasan terhadap investasi perusahaan asuransi dan mempublikasikan hasil audit secara terbuka.

• Penguatan Sistem Audit Internal dan Eksternal : Sistem audit yang independen dan menyeluruh harus diterapkan secara reguler untuk memantau kesehatan finansial perusahaan.

• Hukuman Berat bagi Pelaku : Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi di Jiwasraya harus dijadikan contoh agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia adalah masalah yang sangat kompleks dan berakar dalam, mencakup berbagai aspek sistemik, struktural, serta perilaku individu. Dengan dampak yang merugikan ekonomi, sosial, dan moral bangsa, korupsi telah menjadi tantangan utama yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan teori Robert Klitgaard dan Jack Bologna, kita dapat memahami secara mendalam bagaimana korupsi terjadi, apa saja faktor penyebabnya, dan bagaimana solusinya dapat dirumuskan.
Teori Klitgaard dengan formula C = D + M - A memberikan penekanan pada pentingnya memperbaiki sistem untuk mengurangi risiko korupsi. Diskresi yang berlebihan, monopoli kekuasaan, dan rendahnya akuntabilitas adalah elemen-elemen utama yang memungkinkan korupsi berkembang. Di sisi lain, teori Bologna melalui pendekatan GONE (Greed, Opportunity, Need, Environment) menyoroti faktor individu dan lingkungan, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan budaya organisasi yang permisif. Kombinasi kedua teori ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dan menangani masalah korupsi.
Melalui analisis studi kasus, seperti korupsi E-KTP dan Jiwasraya, terlihat bahwa kelemahan sistem pengawasan, konsentrasi kekuasaan, kurangnya transparansi, dan budaya permisif menjadi penyebab utama korupsi di Indonesia. Di sisi lain, tekanan individu seperti kebutuhan mendanai kampanye politik, mempertahankan gaya hidup mewah, atau memenuhi tuntutan kelompok tertentu semakin memperburuk situasi. Kasus-kasus ini mencerminkan bagaimana korupsi menjadi hasil dari kombinasi antara sistem yang lemah dan perilaku individu yang oportunis.
Namun, meskipun tantangan besar dalam memberantas korupsi terlihat sangat kompleks, solusi tetap dapat dirumuskan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti penguatan akuntabilitas, transparansi, dan reformasi birokrasi menjadi fondasi utama untuk mengatasi kelemahan sistemik. Implementasi teknologi, seperti e-procurement dan e-budgeting, dapat meminimalkan peluang monopoli kekuasaan dan diskresi yang berlebihan. Penegakan hukum yang tegas, dengan hukuman berat bagi pelaku korupsi, juga menjadi elemen penting untuk menciptakan efek jera yang nyata.
Di sisi lain, reformasi budaya organisasi dan masyarakat adalah langkah krusial yang tidak boleh diabaikan. Membangun budaya anti-korupsi melalui pendidikan, kampanye kesadaran publik, dan penanaman nilai-nilai integritas di tempat kerja dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mencegah korupsi. Dalam hal ini, pelibatan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Karena itu, langkah-langkah ini tidak akan berjalan tanpa menghadapi tantangan. Resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari korupsi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kompleksitas jaringan korupsi menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang kuat, konsistensi, dan sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University of California Press.

Bologna, J. (1999). GONE Theory of Corruption. Journal of Ethics and Governance.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan Kasus Korupsi 2023.