Teologi Memandang Dinamika Politik Identitas dan Agama dalam Masyarakat Multikultural

Pendahuluan  

    Indonesia Merupakan negara dengan komponen Etnis yang sangat beragam. Hal yang sam berlaku untuk ras,agama,dan sekte, serta keyakinan, bahasa dan adat istiadat, orientasi budaya daerah, dan pandangannya terhadap kehidupan. Dengan kata lain, bangsa Indonesia mempunyai potensi, watak, kepribadian, hobi, pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, varian agama, dan cita-cita, pendapat, orientasi kehidupan, loyalitas organisasi, kecenderungan ideologis, dan afiliasi yang berbeda. 

      Dalam Studi Antropologi  dan sosiologi mengilustrasikan bahwa masyarakat multikultur merupakan masyarakat yang terangkai oleh keragaman etnis akibat sokongan etnis maupun kebudayaan dalam artian yang luas. Saat ini, pluralisme agama telah menjadi fenomena yang sangat spesifik; Sebab keberagaman menjamin perdamaian dan keharmonisan kehidupan antar warga negara Agama yang berbeda. Setidaknya ada tiga prinsip umum dalam observasi pluralisme Agama :

•      Pluralisme dapat dipahami dari segi prinsip-prinsipi yang terbaik terkait dengan logika yang berbentk banyak, yaitu Realitas        transendental yang ditemukan di semua agama
•      Adanya pemahaman bersama tentang kualitas pengalaman beragama
•      Spiritualitas diakui dan divalidasi dengan menerapkan standarnya sendiri pada agama lain

    Politik Identitas berbasis agama telah menjadi fenomena penting dalam masyarakat multikultural, khususnya di Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Identitas agama seringkali dijadikan alat mobilisasi politik sehingga dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Di sisi lain jika dikelola  dengan  baik, identitas keagamaan juga dapat memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. ''Dalam pandangan Jeffrey Week ia menyatakan bahwa Politik Identitas berhubungan erat dengan belonging mengenai persamaan sejumlah individu dan perbedaannya dengan kelompok lainnya". Lebih lanjut, ini menjelaskan bahwa secara teoritis politik identitas mengarah terhadap praktik politis yang berdasar pada identitas kelompok, suku, agama, bahkan dominasi sosial kultural lainnya.

 Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Politik Identitas Berbasis Agama dalama Pembentukan Dinamika Sosial

        Terminologi Politik Identitas yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan kebingungan teoritis di dunia akademis mengenai hubungan antara agama dan politik. Dinamika praktik politik identitas seringkali melampaui penelitian dan diskusi akademis, sehingga fenomena ini memerlukan landasan teori yang kuat agar dapat dijelaskan, dikendalikan, dan diprediksi secara ilmiah. Untuk memahami politik identitas, penting untuk menelusuri hubungan antara agama dan politik. Haryatmoko berpendapat , ada tiga mekanisme utama untuk memahami hubungan antara agama dan politik. 

Pertama, fungsi agama sebagai ideologi, agama berfungsi sebagai perekat masyrakat dengan memberikan kerangka interpretasi terhadap hubungan sosial dan tatanan sosial. Kedua, agama sebagai faktor identitas memberikan rasa memiliki pada kelompok sosial tertentu dan memberikan stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir, dan etnis spiritual. 

Penggabungan identitas agama dengan identitas etnik dapat memperkuat solidaritas kelompok namun juga berpotensi memicu konflik antaragama. Bagi Bordieau, identitas ini berfungsi sebagai modal sosial, yaitu jaringan atau sumber daya yang menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas, meskipun dapat menjadi alat diskriminasi. 

Ketiga, agama berfungsi sebagai legitimasi etis hubungan sosial dan memberikan dukungan etis terhadap tatanan sosial yang berbeda dengan fungsinya sebagai ideologi. Formalisme agama penting dalam apresiasi karena berkaitan dengan pengakuan sosial dan kebanggan kelompok. 

Penggunaan istilah agama dalam suatu sistem sosial, ekonomi, atau budaya meningkatkan fantisme pemeluknya. Oleh karena itu penelitian mengenai politik identitas berbasis agama aharus fokus pada bagaimana agama berperan dalam ideologi, identitas, dan legitimasi etikda dalam dinamika sosial masyarakat.

        Morowitz mendefinsikan politik berbasis identitas bagaikan penanjakan garis yang sangat jelas untuk menentukan siapa yang akan diikutsertakan dan siapa yang akan dikucilkan. Tekad ini ditakdirkan untuk tidak pernah berubah. Oleh karen itu, status keanggotan dan non-anggota terkesan permanen. 

Sementara itu, para ilmuwan yang terlibat dalam rencana politik identitas lainnya telah mengujii menafsirkannya kembali dalam logika yang sangat mudah dan kritis. Sebagai contoh Agnes Heller yang menyatakan politik identitas sebagai aktivitas politik utamanya adalah perbedaan. 

Di sisi lain, ada pula yang memperkuat Politik Identitasa di Indonesia, keberagaman sejarah dan budaya itulah yang menjadi anugerah terbesar negeri ini memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Keberagaman sebagai anugerah terkadang bisa menjadi resep bencana jika Politisasi. Sebab politisasi kini menyentuh semua sektor, termasuk swasta Agama, yang berbahaya karena langsung mempolarisasi masyarakat memperkuat politik identitas.

        Klaus Von Boyme dalam Hefner menganalisis perkembangan gerakan identitas dalam tiga tahap: pramodern, modern, postmodern. Pada tahap pramodern, gerakan sosial politik dipicu oleh kelompok kesukuan dan kebangsaan dengan tujuan merebut kekuasaan melalui mobilisasi ideologis yang dipimpin oleh pemimpin dominan. Pada tahap Modern, terjadi keseimbangan antara mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah, dengan tujuan pembagian kekuasaan dan peran pemimpin menjadi kurang dominan. Pada tahap postmodern, gerakan muncul dari dinamika internal dan protes individu, tanpa ada kelompok dominan, dengan tujuan final kesadaran diri dan otonomi. 

Dampak Politik Identitas dalam Masyarakar Multikultural