Teologi Memandang Dinamika Politik Identitas dan Agama dalam Masyarakat Multikultural

       Politik mulikulturalisme menurut Kymlicka tidak hanya soal penghargaan terhadap perbedaan, tetapi juga mencakup penggabungan historis, pembentukan institusi minoritas, dan kepastian hukum dalam konstitusi negara. Tantangan terbesar adalah tuntutan kelompok minoritas untuk diakui identitas politik, agama, dan budaya mereka.

 Kymlicka menekankan pentingnya memahami sumber-sumber keragaman budaya dan agama untuk menciptakan fondasi politik multikultural. Negara multibangsa harus mengakomofasi perbedaan kebangsaan dan etnis dengan tiga hak utama: hak pemerintahan sendiri, hak-hak polietnis, dan hak perwakilan khusus. 

Di Indonesia politik identitas sering berkaitan dengan etnisitas, agama, dan ideologi, yang bisa mengancam demokrasi dan persatuan bangsa jika berlebihan. Media sosial meperdalam perpecahan dan mengganggu kepercayaan terhadap demokrasi. Tantangan utama adalah mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa menimbulkan konflik. Kymlicka menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menjalankan agama, mengekspresikan budaya, dan mengakses informasi sebagai bagian dari demokrasi liberal. 

      Di Indonesia politik identitas seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang negatif oleh masyarakat yang memandang poltik identitas sebagai politik melawan semua orang yang berbeda identitas. 

Mereka menggunakan Identitas sebagai kerangka klaim politik, mempromosikan ideologi dan merangsang tindakan sosiopolitik.  Mereka melakukan semua ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dengan tujuan untuk menunjukkan keunikan dan kepemilikan kelompok serta mendapatkan keukasaan dan pengakuan dari kelompok lain, yang sering kali lebih mapan. 

Oleh karena itu, politik identitas di Indonesia seringkali dipicu oleh ketegangan dan perebutan isu pemetaan dan pendefinisian ulang hak untuk menentukan nasib suatu kelompok. Politik Identitas dipandang sebagai konstruksi sosial yang pluralistik. Pada saat yang sama, multikulturalisme hadir sebagai representasi interaksi berbagai elemen masyarakat pada tingkat kehidungan kolektif yang berkelanjutan.

    Kesadaran politik yang rendah di media sosial berdampak negatif pada pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Fenomena inu menjadi peringatan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan menunjukkan perlunya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan menunjukkan perlunya budaya demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan

      Politik Identitas berbasis agama memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika sosial dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. DI satu sisi, politik identitas dapat memperkuat solidaritas kelompok dan memberikan suara kepada komunitas yang mungkin merasa terpinggirkan dalam sistem politik yang lebih luas. 

Namun, di sisi lain, poltik identitas yang berlebihan dan eksklusif dapat memicu konflik antaragama, meningkatkan ketegangan sosial, dan mengancam persatuan nasional. dalam konteks Indonesia, di mana berbagai agama dan kepercayaan hidup berdampingan, politik identitas berbasis agama sering kali menjadi pedang bermata dua. 

Di satu sisi, agama memainkan peran penting sebagai ideologi yang memberikan makna dan tujuan hidup, identitas yang menghubungkan individu dengan komunitas yang lebih besar, serta legitimasi etis yang mendukung tatanan sosial. Di sisi lain, jika digunakan secara tidak bijaksana, politik identitas agama dapat memperkuat sekat-sekat antara kelompok yang berbeda dan memicu perpecahan. Pentingnya narasi inklusif dan pemahaman mendalam tentang sejarah serta literasi tidak bisa diabaikan  dalam mengelola dampak negatif dari politik identitas. Sejarah dan literasi memberikan konteks dan pengetahuan yang diperlukan untuk memhami dinamika sosial.