Dampak Penyesuaian Harga BBM Subsidi : tantangan dan rekomendasi kebijakan

Pada 3 September 2022, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini merupakan respons terhadap lonjakan harga energi global serta kebutuhan untuk menurunkan defisit fiskal di bawah 3 persen pada tahun 2023. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Kenaikan harga BBM memicu berbagai konsekuensi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya biaya distribusi. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Selain itu, kerentanan sosial juga semakin tinggi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan ekonomi. Situasi ini diperburuk oleh angka konsumsi BBM yang terus meningkat, yang menyebabkan beban fiskal pemerintah tetap besar meskipun subsidi telah dikurangi.

Tekanan inflasi pada kelompok rentan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi. Lonjakan harga kebutuhan pokok tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat miskin tetapi juga memperbesar risiko peningkatan kemiskinan. Di sisi lain, tingginya konsumsi BBM menunjukkan ketergantungan yang besar pada subsidi, akibat minimnya alternatif energi yang terjangkau. Selain itu, kebijakan ini berisiko memicu potensi kerusuhan sosial, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dapat mengimplementasikan sejumlah opsi kebijakan. Pertama, perbaikan sasaran subsidi energi melalui peningkatan akurasi data penerima subsidi menggunakan sistem digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Subsidi juga dapat diintegrasikan langsung ke program bantuan tunai (BLT) untuk kelompok rentan, sehingga lebih tepat sasaran. Kedua, diversifikasi energi perlu dipercepat dengan mendorong transisi ke energi terbarukan seperti biofuel dan listrik. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi pengembangan infrastruktur energi alternatif yang terjangkau.

Selain itu, pengendalian inflasi menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat selama masa transisi. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme kontrol harga bahan pokok dan memperkuat stok pangan nasional guna mencegah gejolak harga akibat lonjakan biaya logistik. Komunikasi dan partisipasi publik juga sangat penting. Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi untuk menjelaskan manfaat jangka panjang kebijakan ini serta mengundang keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan bantuan sosial.

Optimalisasi skema BLT BBM dengan memanfaatkan NIK dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran bantuan kepada kelompok miskin dan rentan. Integrasi NIK memungkinkan verifikasi data penerima secara langsung, mencegah duplikasi, dan mempermudah pelacakan distribusi bantuan. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada validitas data, ketersediaan infrastruktur digital, dan perlindungan privasi yang memadai. Kolaborasi antar instansi, pembaruan data secara berkala, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain dapat mendukung transparansi dan keamanan program. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan BLT BBM tepat sasaran sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan dan ketidaktepatan penerima.

Penyesuaian harga BBM bersubsidi merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Namun, kebijakan ini harus disertai langkah mitigasi yang komprehensif untuk mengurangi dampak negatifnya pada kelompok rentan. Dengan strategi yang terarah, pemerintah dapat mencapai keseimbangan antara efisiensi fiskal dan perlindungan sosial.

Referensi :

https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/287/278