Pilbup Jepara 2017 Dilema Warga !!

Pilbup Jepara 2017,  hanya 2 calon : Marzuki-Dian vs Subroto-Nuryaman.  dengan jargon pasangan Mardani dan Kuncara,  warga Jepara hadapi pilihan Dilematis atas 2 cabup Jepara itu, Pilkada Jepara 2017 dengan 2 calon petahana (in cumbent) ex pasangan Mabrur yakni Bupati Marzuki dan Wabup Subroto, yang kini bersaing merebut kursi Bupati periode 2017-2022. 

Sudah bukan rahasia publik selama mereka menjabat, pemerintahan tidak berjalan sinkron, publik Jepara menyebut sebagai 'Suryo Kembar' atau Matahari Kembar. Akibat tidak harmonisnya pasangan Mabrur ini, Kondisi pemerintahan Jepara tidak berjalan optimal. 

Para SKPD  pejabat Dinas banyak yang ambivalent, bias, dalam jalankan kebijakan. banyak yang bertindak mencari selamat diri, atau mencari muka ABS dsb. yang akibatkan kinerja Pemerintahan tidak maksimal. Saling lempar tanggung jawab, tiarap berdiam diri. dsb

Dampak dari hal tsb. rakyat Jepara yang terimbas.  boleh dikatakan selama pemerintahan Petahana Mabrur ini, tidak ada pembangunan yang mencolok.  Beberapa fakta kekinian di Jepara sebagai parameter pre-evaluasi kinerja atau output dari Petahana adalah sbb: 

1. Kesehatan masyarakat, pelayanan RS Kartini ke wong cilik BPJS; Askes, dan ke publik, semakin buruk. Hanya kejar untung saja? sementara opsi Peningkatan Puskesmas program PONED tidak jalan? banyak issue KKN.

2. Pungli sekolah di SD SMP negri masih bebani wong cilik, Mzk - Sbrt. Gagal brantas korupsi pungli di sekolah Jepara? Komite sekolah utk tameng pungli yang langgar UU dan Permen tetap saja berlangsung? wong cilik dipersempit kesempatan untuk anaknya bersekolah? mulai Uang gedung, Uang UN, daftar ulang dsb.

3. Subsidi Gas 3 Kg Melon untuk wong cilik yg HET nya 15rb nyatanya harus dibeli warga hingga 20 ribu? dirampok distributor, agen dan Pangkalan. Pemkab tidak pernah peduli? jarang operasi pasar dan sidak? 

4. Lapangan kerja sulit, pengangguran masih cukup tinggi. UMK/UMR dan nasib hak buruh masih jauh dari sejahtera? Disnaker dan BLK pemberdayaan SDM putus sekolah tidak berjalan optimal? nasib wong cilik sub marginal susah? 

5. PMA merajalela, lahan produktip jadi pabrik asing, dampak lingkungan dan sosial, CSR nyaris tidak jalan?, Buruh di exploitasi, kontrak lepas outsourcing diterapkan, tidak ada jaminan sosial/kesehatan/K3 untuk buruh dll kasus PMA di Jepara. 

6. Dampak PLTU batubara, para korban, warga tapal kuda tidak pernah tuntas, juga lahan warga di bawah Sutet/SUTT yang bersengketa  dengan PLN tidak pernah dibela ? 

7. Kasus relokasi Pasar tradisional(Ngabul), minimarket  yang merajalela mematikan UMKM toko/warung cilik, juga dibiarkan, justru Pemkab berkesan memback up Alfamart dan Indomart? apa begini dikatakan bela Pro-rakyat cilik Jepara?