Mohon tunggu...
Simorang Jemmy
Simorang Jemmy Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Seruan “NKRI Harga Mati” dari NU Patut Dicontoh

13 Februari 2016   08:15 Diperbarui: 13 Februari 2016   10:39 335
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Kamis, 14 Mei 2015 13:12 Pagar Nusa NU Serukan NKRI Harga Mati di Tengah Rapat Akbar HTI TRIBUNJABAR/LAISA KHOERUN NISSA Sejumlah massa dari Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Kota Bandung turut melakukan aksi di tengah Rapat dan Pawai Akbar (RPA) Hizbut Tahrir Indonesia di kawasan Lapangan Gasibu, Kamis 14/5 (jabar.tribunnews.com)"][/caption]Sebagai bangsa dan negara yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan, wajib bagi semua masyarakat Indonesia menghargai dan menghormati perbedaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mewadahi semua elemen bangsa, wajib juga kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. NKRI menjadi harga mati bagi semua rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada NKRI yang notabene tempat kita berlindung. Menjaga keutuhan NKRI dapat kita tiru seperti apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Di tengah Rapat dan Pawai Akbar (RPA) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), massa dari ‎​Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Kota Bandung turut menggelar aksi. Mereka menyerukan agar masyarakat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Korlap Pagar Nusa Saefudin Z.H, menuturkan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU memandang Islam sebagau agama yang mewajibkan umatnya untuk membentuk sebuah pemerintahan dan menegakan hukum agar tidak terjadi chaos. Namun, katanya, Islam tidak menunjuk satu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. "Bagi Islam, negara dan pemerintahan dianggap sah bukan karena bentuknya, tetapi sunstansinya. Dengan kata lain, Islam mengukur keabsahan bentuk sebuah negara sejauhmana negara secara konstitusional dan pemerintah sebagai penyelenggara negara melindungi dan menjamin warganya mengamalkan ajaran agamanya," katanya seperti dilansir tribunnews.com, Kamis (14/5).

Ia menambahkan berdasarkan khazanah sumber hukum dan sejarah Islam, agama Islam memberi wewenang penuh kepada umatnya untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai kondisi zaman, tempat dan kesiapan pranatanya. "Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai substansif ajaran Islam seperti keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dalam sebuah bentuk apapun negara jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam yang bersifat partikular," ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan umat Islam untuk menangkal setiap jalan dan upaya munculnya gerakan yang mengancam NKRI. Menurutnya, saat ini pemerintah tidak tegas terhadap keberadaan ormas yang secara terang-terangan mengajarkan khilafah dan tidak mengakui asas Pancasila di Indonesia. "Ormas tak berasas Pancasila menginginkan NKRI diganti Khilafah. Padahal wacana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang," katanya.

Apa yang dilakukan ormas diatas patut kita acungi jempol karena berani menujukkan komitmen dan nasionalisme demi menjaga keutuhan NKRI. Mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak terpengaruh terhadap ajakan-ajakan menyesatkan yang menyimpang dari Pancasila. Maka dari itu, umat muslim pada khususnya untuk tidak terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang membawa nama-nama agama untuk menciptakan kerusuhan. Politisasi agama hanya akan merugikan diri kita dan publik, karena untuk kepentingan suatu kelompok dan golongan. Agama untuk mengoreksi diri kita sendiri bukan untuk mengoreksi diri orang lain. Mari jaga keutuhan NKRI demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun