KPK Vs PKS, Rakyat Dibuat Bingung Lagi

Panasnya berita tentang KPK dan PKS beberapa hari ini terkait "Kasus Kuota Impor Daging Sapi" oleh mantan Presiden PKS dan kerabatnya "AF", menambah panjang daftar konflik antar lembaga negara maupun lainnya. Di mana sebelumnya ada KPK Vs POLRI, KPK Vs DPR, dan yang masih panas juga di telinga dan pandangan kita, adalah antara Kejaksaan dan Polri (Polda Jabar) soal penangkapan/penahanan “SD”. Dari masalah ini paling tidak ada beberapa pesan atau pertanyaan yang dapat ditangkap/dipertanyakan oleh kita, sebagai masyarakat umum atau rakyat pemilik kedaulatan negara ini, antara lain, adalah 1) bagaimana sih... sistem hukum negara kita yang benar, terutama dalam tugas dan fungsi lembaga2 hukum negara kita, penafsiran dan implementasi hukum oleh para lembaga/penegak hukum. Yang dalam praktek kesehariannya cukup membingungkan tidak saja bagi masyarakat awam tapi juga bagi akademisi, praktisi atau pakar hukum; dan 2) dimanakah sikap yang tegas dari Presiden terhadap semuanya itu, baik dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan maupun (apalagi) Kepala Negara. Sehingga dalam pemikiran sederhana saja kita dapat berpikir, bahwa bagaimana kalau setiap saat di negara kita yang tercinta ini terdapat konflik antara lembaga negara/pemerintah, banyaknya masalah yang juga ditimbulkan oleh tidak saja kader2 Parpol secara individual akan tetapi juga dapat dikatakan secara "kelembagaan" yang semestinya sebagai wadah penyalur aspirasi dan pendidikan politik rakyat, dan juga ditambah dengan tidak adanya "sikap tegas" Presiden dalam kapasitas/statusnya seperti tsb di atas terhadap semua permasalahan tersebut, maka jangan berharap banyak pemerintah saat ini dapat membawa negara dan rakyatnya untuk dapat hidup secara adil dan sejahtera. Oleh karena itu sebagai rakyat jelata, hidup mandiri dan jauhkan diri dari berbagai bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan hukum sekecil apapun merupakan cara atau pilihan hidup yang baik dalam berusaha dan menikmati kehidupan di alam Indonesia yang kaya raya ini.