[caption id="attachment_382543" align="alignnone" width="504" caption="kontrasaceh.org"][/caption]
Saya sangat mengapresiasi kontras yang selalu mendampingi keluarga korban HAM , dalam rangka memperjuangkan keadilan . Kontras seperti seorang ibu bagi keluarga korban HAM. Bagaimana tidak!Ketika semua orang tak peduli dengan jeritan keluarga korban HAM , kontras hadir membawa angin sejuk dengan seluruh visi misinya . Menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi keluarga korban HAM . Maka tidak salah jika kontras adalah Ibu bagi mereka.
KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.
Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.
Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.
Namun akhir-akhir ini saya merasa gagal paham dengan mereka . Bukan karena saya bukan keluarga korban HAM sehingga tidak merasakan kehadiran mereka , tapi karena manuvernya akhir-akhir ini. Dimulai dari pembebasan Polycarpus , Penolakan grasi bandar narkoba oleh Presiden jokowi dan terbaru adalah mengenai penenggelaman kapal ilegal fishing yang katanya melanggar HAM. Saya yakin benar sebenarnya mereka mengerti mengenai hal tersebut di atas , tapi kenapa mereka selalu menempatkan diri bersebrangan dengan pemerintah ? terkadang saya tidak mengerti arah pemikiran mereka . Polycarpus ? okelah masih bisa dimaklumi . Penolakan grasi bandar narkoba oleh jokowi ? pliss deh... mereka jelas-jelas sudah melangganr ham dengan membunuh masa depan anak-anak bangsa . Bagaimana jika anak mereka menjadi korban narkoba ? apa yang mereka rasakan?.
Dan terakhir adalah penenggelaman kapal ilegal fishing , masa itu juga disebut melanggar ham! Mbok ya kan orang-orangnya di keluarin dulu , masuk pengadilan dulu baru tuh ditenggelamin KAPALnya ya , tidak dengan orang-orangnya !. Jika mau harusnya keputusan penenggelaman kapal ilegal fishing itu bukan melanggar Hak Asasi Manusia tapi melanggar Hak Asasi Kapal , karena pemerintahan sudah mengakhiri eksistensi kapal tersebut .
Ya sudah gitu aja , kalau ada yang mau memberitahu maksud dari pemikiran mereka saya sangat berterimakasih sekali.
Salam kompasianer.
sumber http://www.kontras.org/index.php?hal=profile
