(Saatnya memakmurkan rakyat Indonesia yang berkeadilan, berkepribadiaan, berdikari sebagai tantangan bangsa dan tanggung jawab Pemerintah)
Sudah saatnya Indonesia mengubah paradigma kemiskinan yang selama ini menjadi harapan bersama. Harapan masyarakat memandang pentingnya desentralisasi kemiskinan untuk sebuah keseriusan memberantas kemiskinan di Indonesia. Pasca Putusan kenaikan Harga BBM adalah Kebijakan Pemerintah yang keliruh, mengapa?, menaikan harga BBM di nilai mengorbankan hak rakyat kecil terutama rakyat miskin, kita mengamati dari masalah kemiskinan di Indonesia yang justru meningkat derastis dari tahun ke tahun, menjadi sisi kelemahan pemerintah. Tuntutan harus membuka peluang kerja itupun justru ditutupi bagi rakyat miskin di Indonesia atau para pencari kerja. Sangat di sayangkan visi pemerintah ternya tidak tepat dengan visi kesejhtraan rakyat yaitu memberantas rakyat miskin. Mengamati Indonesia dari Sabang sampai Merauke IPM, IKK yang ada tentunya masih tersipan di data BPS, pemerintah menyusahkan dan menyiksa visi pemerintah sendiri, yang harus membangun ekonomi masayarakat dalam hal kemandiriaan, akan tetapi justru menaikan harga BBM maka masih tersimpan nilai politisnya.
Dalam hal pelaksanaan dengan keputusan pemerintah tidak menyeimbangi secara akurat. Berapa jumlah kemiskinan di Indonesia dengan hitungan kuantitatif dalam memberikan penyegaran dengan pemerintahan baru adalah hal yang dinantikan selama ini oleh kakyat Indonsia. Dengan kelemahan pemerintah, kepemimpinan Jokowi-JK diprediksikan mengundang banyak masalah atau tidak berpihak pada “wong cilik”. Apa artinya Wong Cilik dengan keluh kesahnya mengharapkan kesejhatraan masyarakat Indonesia dalam hal menuju pada suatu kemakmuran masyarakat masyarakat itu bisa di jawab oleh pemerintahan baru.
Sudah saatnya pemerintah Jokowi-JK mengambil langkah berani atau strategis untuk menata ulang kebijakan pengelolaan minyak nasional dengan mempertimbangkan janjinya pada saat debat dan Kampanyenya dengan membangun pencitraan untuk membangunan Indonesia. Menasionalisasi secara bertahap merupakan syarat utama menuju kedaulatan energi membalik untuk mendorong kesejhtraan rakyat. Pemerintah harus berani memberantas mafia perminyakan dan praktek penyeludupan minyak sehingga manfaat minyak bumi Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Pemerintah harus segera membangun kilang-kilang baru sesuai dengan jenis minyak Indonesia. Mengintensifkan riset energi dan eksplorasi ladang-ladang minyak dan membangun infrastruktur dalam rangka mendiversifikasi penggunaan energi. Saatnya hasil bumi Indonesia dirasakan oleh rakyat Indonesia, bukan kebalikan untuk membunuh karakter rakyat dengan kepentingan asing.
Rakyat harus memahami bahwa alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM adalah kekeliruan pemerintah yang telah menyepakati keputusan pertemuan puncak negara APEC di Hawai, AS November 2011 hingga sampai 2014 yakni penghapusan secara bertahap subsidi harga BBM. Ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan ekonomi neolib di bumi pertiwi ini. Beban subsidi dan kenaikan harga minyak internasional hanyalah alasan gambaran pemerintah. Subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola pendistribusian BBM kepada rakyat. Hal ini diperparah oleh keengganan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan minyak nasional kian memburuk. Minyak bumi kita hanya dinikmati oleh sekelompok orang dan korporasi asing justru dibesar-besarkan, ditakuti oleh pemerintah Indonsia, kepemilikan asing di sektor pertambangan yang mencapai 75 %. Kesalahan pemerintah yang mengorbankan rakyat. Namun menjadi suatu kemunafikan bagi pemerintah sendiri secara jelas-jelas ketidak sadaran pemerintah Indonsia saat ini dalam mengursinya.
Di sisi lain, pemerintah sering kali mengeluhkan besarnya volume konsumsi BBM dan mengkampanyekan hemat BBM maka dimana janji manisnya?. Akan tetapi disisi lain pemerintah menerapkan kebijakan kredit konsumtif secara masif. Sehingga pertumbuhan jumlah kendaraan motor tak terkendali yang berujung pada meningkatnya konsumsi BBM, kebijakan yang sangat kontradiktif dengan kebijakan pemerintah ini banyak mengundang masalah-masalah yang di hadapi bangsa hari ini dengan tujuan pemerintah bekerja keras untuk kepentingan para pembisnis.
Mengamati hal seperti, jelas-jelas memberikan kekecewaan serius justru pemerintah seolah-olah tidak mengetahui masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan tujuan kehadiran pemerintahan Jokowi hari ini dapat membuat gebrakan untuk menurungkan harga BBM tetapi lebih menonjolkan masalah pencitraan. Masyarakat mengamati bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak berhasil dengan keputusan ini. Kebijakan demi kebijakan pemerintah pusat adalah mengundang masalahbagi pemerintahan daerah dengan alasan menjaga kestabilan ekonomi dunia.
Pengamatan dan perbandingan harga BBM di Indonseia secara pemetaan harga dari kewilayaan Pulau Jawa mencapai Rp. 8500 sedangkan perbandingan harga Per-liter di Kabupaten Intan Jaya atau di Puncak Papua perliternya berkisar antara Rp. 50.000-60.000 rupiah. Namun menjadi sorotanya adalah janjinya Peresiden saat kampanye adalah tuntutan rakyat Indonesia. Bagimana dengan proses pemberantasan kemiskinan di kedua daerah di pedalaman Papua, dengan cara mengatasi kemiskinan disana dengan harga bahan bakar yang begitu besar nilai kisaran rupiah. Bebedah dengan di wilayah Ibukota atau sekitar Jawa atau Sulawesi.
Terpenting untuk dapat menganalisis masalah di hadapi bangsa hari dari perbandingan harga bahan bakar minyak. Seperti di beberapa wilayah di pedalaman Papua, benar-benar berada dalam ketidak tahuan kenaikan harga dan efeknya bahwa masyarakat hari ini tertipu dengan kebijakan Pemerintah. Dalam membangun semua aspek terutama Infrastruktur tidak tersentuh, tetapi lebihnya masyarakat sangat konsumtif, banyak pemakai yang menganggap seperti basa dengan kebijakan pemerintah hari ini dianggap hebat oleh masyarakat yang ada di pelosok.
Pada hal kita mengamati infrastruktur di Papua belum memadahi sepenuhnya, kekayaan alam yang melimpah ruah. Sebagai tekanan dan saran bagi pemerintah tidak hanya menguras kekayaanya tetapi pembanguan secara berkeadilan dapat di tempuh dengan baik sesuai amanat Trisakti dan Nawacita sebagai visi Jokowi-JK. Dengan hal semacam ini maka Bung Karno Pernah mengingatkan Kapitalisme Bangsa sendiri yang harus diantisipasi adalah anak bansa sendiri. Pemerintahan saat ini adalah kongkrit dan nyata. Bukannya melawan yang berkepentingan di Indonesia, kita tidak harus mengurui ke negara lain, tapi kemandirian bangsa dengan dengan penuh percaya diri dengan apa adanya dan apa yang kita miliki untuk pemrintah merencanakan, mengembangkan siakap kreaktifitas anak bangsa tentunya harus bangga dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia, maka rakyat dikorbankan oleh pemerintah.
