Nomenklatur Perampingan Kementerian: Dilema Bagi Reformasi Birokrasi Lokal

Menjadi sasaran dan sorotan bagi saya adalah asas desentralisasi, reformasi seperti apa nantinya, dimana transparansi pengukuran kualitas kerja perangkat daerah dalam hal pelayanan, efisiansi serta efektifitasnya, untuk mengukur kualitas pelayan dalam mencapai cita-cita atau visi dan misi serta program pemerintah pusat. Dampaknya masih membutuhkan waktu yang lama dalam menjalani pemerintahan dalam suatu kebimbangan, dengan perubahan perubahan kultur birokrasi yang penting untuk disoroti oleh publik dalam arti partisipasi.

Situasi seperti ini tidak akan efektif dalam hal membangun suatu kesadaran bagi perangkat pemerintahan untuk lebih transparan akibat terkontaminasi kultur secara turun temurun selalu ada, akibat itu maka semuanya menajdi suatu proses panjang dengan program berkelanjutan dalam hal reformasi birokrasi, sistem politik maka hal ini akan membuahkan suatu tuajuan good governace dengan melakukan konsep keberpihakan yang disamaratakan dengan karakter para birokrat setempat. Artinya meningkalkan sikap politik di internal birokrasi, memangkas pola atau paradigma penyelengaraan pemerintahan yang lama dengansistem yang akan berjalan sebagai prioritas pemerintahan daerah atas intrupsi pemerintah pusat.

Sistem pemerintahan saat ini dengan kaitan pemerintahan lokal dengan meyelengarakan tujuan desentralisasi pemberlakuan otonomi daerah memiliki asas dan prinsip yang berbeda sedangkan penyaman struktural kedinasan, disamakan dengan struktur kementerian yang akan bekerja dan dijalankan saat ini. Namun, penting di garis bawahi adalah peganti undang-undang dengan peraturan daerah ternya ini suatu jebakan bagi pemerintah daerah dalam akan mengalami resiko dan dampak kecemburuan sosial di hadapan publik.

Kita ketahui saat ini masayarakat modern saat seperti sekang, pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektifitas acaun utama bagi daerah pengaruh dari pada reformasi birokrasi tesebut. Kenyataannya menjadi dilema bagi pemerintahan daerah hanya sebatas lembaga eksekutif sedangkat legislatif menjadi stagnan atau sebaliknya dari kenyataan ini menjadi suatu pengontrolan yang serius kedepan.

Bagimana nantinya dengan konsep pemerintaha desentralistik, dengan berlakunya sistem ini maka semakin meningkat kecemburuan sosial politik di daerah dan lebih berbahaya lagi di daerah-daerah pemkaran baru seperti di Papua, atau di daerah lain. Karena apapun sistem pemerintahan berubah dengan cara pandang lain secara arti luas pemerintahan dengan mendorong reformasi birokrasi, hal ini penting untuk diterapkan, akan tetapi dalam arti sempitnya tidak memiliki dampak positif dalam mewujutkan good governace dan clean governace dari tujuan birokrasi kelembagaan atau struktur pemerintahan yang menjadi nomenklatur masa kepemimpinan Jokowi saat ini.

Sebagai saran agar lebih efektif walaupun sistemnya akan tumpang tindi, reformasi birokrasi adalah tujuan jangka panjang walaupun berbelit. Penting bagi kita adalah menjaga proses pemerintahan dengan membangun suatu aturan yang mengikat hanya sebatas konsumtif. Dengan alasan bahwa pemrintahan daerah lebih penting dengan pengontrolan tegas atau sangsi bagi parangkat daerah dalam hal melayani, dalam hal mempersempit hal yang tidak tercantum dalam tujuan reformasi birokrasi nantinya maka kapanpun secara perlahan harus di tempu menuju pada capaian yang jelas.

Kapan reformasi birokrasi akan menujukan suatu transparansi, “Konsekuensi dari penggabungan itu adalah ada perubahan struktur unit pengelolaan organisasi. Itu memerlukan SK Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya. Di situlah Kementerian PAN-RB akan membuat payung hukumnya supaya mereka ada kepastian legalitas dalam bekerja” kenyataan dan harpan saat ini dengan alasan masih banyak cela yang dimainkan oleh aparat pemerintah, misalnya penerimaan PNS dengan cara seleksi secara online akan tetapi keterkaitan syarat berubungan dengan Departemen Pendidikan atau DIKTI soal ijasa, tidak terungkap dan bebas direkrut jadi PNS. Ini hanya salah satu model kejangalan. Untuk kedepan kami percaya bahwa akan lebih tegas dengan harapan reformasi birokrasi yang benar-benar jelas dari harapan pemerinthana di masa mendatang.