MBG Utang Cina, Rumah Utang Qatar, Serius?

Judul cukup mengundang emosi bukan? Tapi itulah kenyataannya. Program Makan Bergizi Gratis memang awalnya dana berasal dari APBN pos pendidikan, namun sebelumnya, saat lawatan pertama kali setelah pelantikan, Presiden Prabowo ke Cina, telah menandatangani MOu dengan Cina terkait kesediaan Cina menjadi penyandang dana MBG. 

Tak cukup itu, menteri dalam negeri, Tito Karnavian mengusulkan setiap Pemda patungan Rp 5 miliar untuk tambah dana MBG, setelah sebelumnya ketua DPR RI mengusulkan tambahan dana dari zakat dan sumbangan rakyat Indonesia yang terkenal memiliki DNA gotongroyong dan pemurah. 

Kali ini pemerintah akan menyediakan lahan, lantaran Pemerintah Qatar berencana membangun 1 juta rumah rakyat di Indonesia. Ini adalah program G to G, atau Goverment to Govermet. 

Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understading (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta (kompas.com, 18-1-2025).

Selain pemerintah Qatar akan membiayai pembangunan rumahnya. Qatar juga menyebutkan beberapa syarat yaitu kontraktornya harus China, sementara jika sub-konnya Indonesia itu bisa dikondisikan. Hal ini sebagaimana pernyataan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang. 

Menurut Bonny, Qatar memilih kontraktor China karena puas dengan proyek sebelumnya yang pernah dilakukan di Afrika Selatan dengan hasil bagus dan cepat. Selain itu, Qatar juga akan menjual rumah dengan bentuk vertikal tersebut dan Indonesia sekali lagi hanya menyediakan lahan negara yang berstatus idle (terlantar). 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebutkan lahan mana saja yang akan menjadi lokasi proyek Qatar tersebut, yaitu lahan milik Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran hingga Senayan. Beberapa aset milik Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Kalibata. Selain di Jakarta, beberapa lahan di Jawa Barat hingga Banten. Maruarar menambahkan lahan BUMN yang disiapkan merupakan aset milik KAI, Perumnas, hingga PTPN (detik.com, 8-1-2025).

Proyek Bantuan Sama Artinya dengan Penjajahan

Bukan sekali ini pemerintah negara lain yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, yang disepakati untuk dibangun juga bukan proyek sembarangan, sebut saja proyek kereta cepat WOSH dengan Cina, salah satu ruas jalan tol di Jakarta dengan Pemerintah Arab Saudi dan lainnya. 

Apakah rakyat bahagia? Tentu saja tidak, sebab kereta dan jalan tol itu berbayar mahal. Apalagi, keduanya tidak semua rakyat membutuhkan. Kebutuhan rakyat sejatinya adalah kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Namun negara justru tidak hadir 100 persen dalam pemenuhannya.