Akomodasi Menua, Keselamatan Rakyat Terlupa

Turut berduka cita atas kecelakaan Bus pariwisata nahas yang mengalami kecelakaan di Imogiri, Mangunan, Bantul, DI Yogyakarta. Semoga 13 penumpang yang meninggal dunia termasuk pengemudi amal ibadahnya di terima Allah SWT dan 37 orang yang terluka segera diberi kesembuhan. Aamiin. 

Banyak analisa yang dilakukan petugas kepolisian, dari sopir yang tak menguasai Medan, hingga rem blong. Dan kasus seperti ini sering sekali terjadi. Kecelakaan truk tronton tronton di Balikpapan yang melibatkan 21 kendaraan dan menewaskan empat orang bulan lalu. Selain karena kelengkapan surat-surat, human error', cuaca, jalan tak layak, minim penerangan dan rambu-rambu, banyak lubang hingga kelayakan kendaraan itu sendiri menjadi faktor penyebab kecelakaan. 

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, mengatakan angka kecelakaan lalu lintas selama Operasi Lilin 2021 naik sebesar 31 persen jika dibandingkan operasi yang sama pada 2020. "Tren jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat dibandingkan Operasi Lilin 2020," kata Ramadhan , dikutip dari Antara (kompastv, 2/1/2022). Dan dari beberapa penyebab kecelakaan, ternyata kelayakan kendaraan memegang andil cukup besar. 

Banyak perusahaan yang kurang memerhatikan kelayakan kendaraan yang dimilikinya. Entah body kendaraan yang sudah banyak keropos, mesin yang sudah waktunya turun mesin, jarang servis dan lain sebagainya, dianggap hanya memperberat biaya produksi. Padahal jika sudah terjadi kecelakaan biaya yang akan dibayar perusahaan malah akan lebih besar, sekalipun diasuransikan. 

Jika hal itu terjadi pada perusahaan pengangkut bahan makanan maka akan menghambat pendistribusian barang tepat pada waktunya. Jika pada kendaraan moda transportasi umum, jelas akan mengancam keselamatan masyarakat. Padahal kebutuhan akan kendaraan umum termasuk dalam kebutuhan pokok. Fasilitas ini ada dalam jaminan negara. 

Makin bertambahnya kecelakaan akibat tak layaknya kendaraan menunjukkan abainya pemerintah. Kalaulah ada moda transportasi umum, mahal dan terbatas. Jalan-jalan bebas hambatan yang seharusnya juga bisa mempercepat masyarakat berpindah tempat juga diwajibkan membayar. Padahal pembangunannya dibiayai dari pajak dan utang. 

Posisi penguasa adalah sebagai pengurus urusan rakyat, bukan berhitung untung rugi, sehingga rakyat harus bayar mahal namun kendaraan tak layak jalan. Di zaman Sultan 'Abdul Hamid II, Khilafah saat itu membangun sarana transportasi massal dari Istambul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji. Jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah, Khalifah 'Abbasiyyah, Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah). Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum, yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal.

Fokusnya penguasa Muslim terhadap penyediaan kemudahan bagi rakyatnya, karena negara sekaligus bertindak sebagai pengawas ibadah rakyatnya. Apapun yang memudahkan untuk ibadah, entah haji, berbelanja, bekerja , belajar dan lain sebagainya. Dan kita perlu tahu pula bagaimana ketakutan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., "Seandainya ada seekor keledai terperosok di Kota Bagdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir Allah SWT akan meminta tanggung jawabku di Akhirat nanti."

Kekuasaan di tangan orang yang faham akan berbuah kebaikan sedangkan di tangan orang tamak akan menjadi bencana.