Tragis nasib Balai Latihan Kerja (BLK) yang kini di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah dan berstatus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT). Umumnya masuk kategori ‘kurang sehat’ kalau tak mau disebut mati suri.
Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I seperti yang dilansir jppn.com, edisi 4 Agustus 2010, menyebutkan setelah melakukan pemetaan terhadap infrastruktur dan fasilitas 208 BLK milik Pemda diperoleh data bahwa; 39 %BLK dalam kondisi jelek atau memprihatinkan, 51 % sedang, 6 % belum danhanya 3 %saja yang bagus.
Selanjutnya Direktorat Bina Lemsar Kemenakertrans R.I mengurai bahwa setelah urusan ketenagakerjaan menjadi kewenangan daerah, diperoleh hasil : BLK di Indonesia Timur 100 % buruk, Indonesia Tengah 3,8 % baik, 21,2 % sedang, 75 % buruk. Sedangkan BLK di Indonesia Barat 15,7 % baik, 37,3 % sedang, dan 47 % buruk.
Inilah yang membuat Menakertrans RI, Muhaimin Iskandar prihatin. ’’Harus ada upaya menyelamatkan BLK milik Pemda itu. Sehingga bisa dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja,’’ ujarnya beberapa waktu lalu.
Padahal kehadiran BLK mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru, membuka akses ekonomi, dan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan produktif melalui usaha kecil dan menengah.
Lalu bagaimana kondisi BLK Bulukumba?,
Dari analisa dan pantauan sekilas menunjukkan bahwa BLK Bulukumba masih memiliki sejumlah keterbatasan sumber daya pelatihan. Sebut saja, pertama peralatan yang sudah masuk kategori tertinggal. Belakangan ini hampir pasti tidak ada revitalisasi peralatan yang mutakhir.
Kedua, keterbatasan dan ketidakmerataan instruktur di setiap jurusan. Idealnya, berdasarkan persyaratan ILO, 1 orang instruktur melayani 8 orang peserta pelatihan atau 1 jurusan minimal 2 orang tenaga instruktur.
Ketiga, keterbatasan anggaran. Sejauh ini BLK Bulukumba hanya mengandalkan kucuran anggaran pelatihan yang bersumber dari APBN. Ironisnya setiap jurusan atau sebagian jurusan hanya mendapat satu paket pelatihan setiap tahun.
Sementara anggaran dari APBD hampir pasti tidak ada. Kondisi ini menyulitkan BLK Bulukumba untuk memainkan peran strategisnya sebagai institusi yang concent menciptakan manusia karya dan mandiri. Padahal jika ditelisik BLK Bulukumba bisa menjadi solusi ideal penciptaan lapangan kerja baru dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki.
Lihat sejibun potensi daerah yang dimiliki Bulukumba. Berderet potensi unggulan yang bisa dimaksimalkan, diantaranya potensi pertanian. Sektor ini memberikan konstribusi paling besar terhadap perekonomian Bulukumba. Selanjutnya tanaman perkebunan seperti: kelapa, kopi robusta dan arabika, kakao, cengkeh, jambu mete, karet, kapas, lada, dan vanili.
Potensi perikanan terdiri dari perikanan laut dan perikanan budidaya. Untuk jenis ikan laut, sebagian besar berpotensi ekspor, seperti: ikan cakalang, tuna, tongkol, layang, kembung, tambang, lamuru, kerapu, dan beberapa ikan laut lainnya. Perikanan budidaya seperti tambak, laut, kolam, mina padi juga merupakan potensi yang dapat dikembangkan seperti ikan bandeng, udang windu, udang api-api.
Untuk potensi peternakan meliputi: ternak sapi, kerbau, dan kuda; kambing dan domba; ayam dan itik. Sedangkan sektor kehutanan, selain kayu yang menjadi potensi utama hasil hutan, juga terdapat hasil hutan lainnya seperti: rotan, lebah madu, dan bambu.
Di sektor perindustrian, terdapat tiga jenis industri besar meliputi: industri kapas PT. Seko Fajar Cotton, industri karet PT. London Sumatera Tbk, dan industri kayu PT. Palopo Alam Lestari.
Hanya saja, potensi tersebut belum terkelola dengan baik dan belum memberikan hasil maksimal. Peningkatan produktivitas dari berbagai sektor ini masih perlu digenjot. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi baik dari pengetahuan dan keterampilan tata kelola dari sumber daya manusia yang akan mengelola sektor tersebut.
Karena itu, stakeholder ketenagakerjaan di daerah ini, pemerintah termasuk wakil kita di Dewan diharapkan mampu memberikan perhatian penuh dengan melakukan berbagai upaya strategis. Diantaranya, revitalisasi peralatan dan gedung pelatihan, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan serta peningkatan anggaran khususnya yang bersumber dari APBD. Jika ini terwujud, tanpa sesumbar BLK Bulukumba bisa menjadi solusi atas permasalahan ketenagakerjaan, pengangguran, ekonomi dan kemiskinan. Insya Allah... !!!
