I. Reformasi Sistem Perpajakan:
 1. Penyederhanaan dan Klarifikasi Peraturan: Peraturan perpajakan yang rumit dan ambigu seringkali dieksploitasi untuk melakukan penghindaran pajak. Penyederhanaan dan klarifikasi peraturan, dengan bahasa yang mudah dipahami, akan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi peluang manipulasi. Hal ini termasuk menyusun pedoman praktis dan FAQ yang mudah diakses oleh publik.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dalam proses administrasi pajak sangat penting untuk mencegah korupsi. Hal ini dapat dicapai melalui:
 - Publikasi data pajak (dengan memperhatikan kerahasiaan yang dijamin hukum): Publikasi data agregat yang tidak mengungkap informasi pribadi wajib pajak dapat meningkatkan pengawasan publik dan mengurangi peluang manipulasi.
- Sistem pelaporan pajak online yang aman dan terintegrasi: Sistem ini akan meminimalkan intervensi manusia dan mengurangi potensi korupsi.
- Mekanisme pengaduan yang efektif dan terlindungi: Masyarakat perlu memiliki saluran yang aman dan efektif untuk melaporkan dugaan korupsi pajak, tanpa takut akan pembalasan.
3. Penguatan Kapasitas Aparatur Pajak:
 - Seleksi dan pelatihan yang ketat: Petugas pajak harus dipilih dan dilatih secara ketat, dengan standar integritas dan profesionalisme yang tinggi. Pelatihan anti-korupsi dan etika profesi harus menjadi bagian integral dari program pelatihan.
- Sistem remunerasi yang kompetitif dan adil: Gaji dan tunjangan yang layak akan mengurangi insentif untuk melakukan korupsi. Sistem remunerasi yang transparan dan meritokratis akan menarik dan mempertahankan talenta terbaik.
- Rotasi jabatan secara berkala: Rotasi jabatan akan mencegah terbentuknya jaringan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.
Â
