Dishub Kota Binjai Biang Pungutan Liar

Hari senin pagi tadi, saya menemani seorang teman yang akan mengambil nomor ujian CPNS. Belum sampai di Kantor BKD / Tempat pengambilan kartu, nampak sekumpulan petugas Dishub yang pada saat itu mengarahkan kami belok ke haluan kanan. Sesaat kami pikir itu adalah pelayanan prima untuk masyarakat, namun ternyata bukan. Pun kami harus jalan kira-kira 100 meter lagi untuk sampai ke kantor.

Tak sampai 15 menit setelah kartu diambil dan akan mengambil sepeda motor, ternyata sudah muncul dua pria berpakaian biasa dengan tampang pasaran. Tanpa ragu lagi ternyata mereka mengutip uang parkir yang kami kira tidak ada karena orang-orang Dishub yang mengarahkan. Saat seorang teman memberi Rp.1.000,- si pengutip uang parkir tadi menolak dan mengatakan kalau uang parkirnya Rp. 2.000,-. Uang tersebut diberi tanpa ada balasan karcis tanda retribusi sesuai Perda, bahkan ucapan terima kasih pun tidak ada.

Hal yang sangat disayangkan adalah seolah-olah orang-orang Dishub sengaja mengarahkan para calon peserta ujian CPNS untuk parkir dan mengambil keuntungan dari ajang tes CPNS ini. Dengan kata lain, orang-orang Dishub Binjai adalah mereka yang mendukung dan ada dibalik layar kutipan liar yang ada diseputaran kantor dinas terkait. Bukankah mereka seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat? Malah mengambil kesempatan dengan cara yang tidak legal.

Tak mengapa jika ingin menambah pemasukan daerah Kota Binjai, namun tetap pada prosedur yang halal lagi legal. Jadi segala pemasukan akan tetap kedalam dinas pendapatan daerah yang nantinya juga akan digunakan untuk keperluan dan kesejahteraan kota. Jika mengutip liar maka yang terjadi adalah pemerasan yang berkedok parkir dan ujung-ujungnya bagi hasil ke kantong pribadi masing-masing. Inilah yang seharusnya dihindari, pelayan sipil yang bermental korup. Jika sudah mewabah seperti ini, kapan majunya Kota Binjai?

Kepada Kepala Dinas Dishub Kota Binjai, perlu diketahui bahwa mereka yang melamar CPNS di Kota Binjai berasal dari berbagai daerah dan mampu menilai baik atau tidaknya pelayanan sipil Kota Binjai. Pun mereka bukanlah orang-orang bodoh, melainkan para intelektual yang mampu menilai kebobrokan dari sistem pungutan liar yang terjadi di Kota Binjai pada saat itu. Ke depan diharapkan Kepala Dinas terkait beserta Walikota agar kembali kepada pelayanan masyarakat sesungguhnya tanpa mencari keuntungan. Terlalu rendah orang-orang Dishub yang digaji dari rakyat malah ikut serta memeras rakyat melalui pungli tersebut, bukannya mengarahkan dan membimbing setiap masyarakat yang berurusan dengan kantor BKD setempat. Saya kira Kota Binjai mampu menjadi kota yang bersih dari pungli, bahkan lebih baik dari itu. Tulisan ini semata-mata sebagai pembelajaran untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik dan menuju Kota Binjai yang lebih bersih dari mental dan tindakan korup.