Menurut survei Women's Health and Life Experiences pada 2016 silam, satu dari tiga perempuan Indonesia yang berusia 15-64 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Â Kebutuhan sudah sangat mendesak, namun produk hukum tidak kunjung dirampungkan.
Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat juga belum pernah mencapai kuota 30%. Â Untuk periode 2014-2019, jumlah perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat hanya 22 orang atau 22% dari total 100 anggota. Â Padahal Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia (48 juta atau 18% dari total penduduk Indonesia).Â
Sedangkan jumlah penduduk perempuannya mencapai 48% dari total penduduk Jawa Barat. Masalah terkait isu perempuan yang marak di Jawa Barat antara lain masih tingginya angka pernikahan dini yang tidak sesuai standar kesehatan reproduksi, tingginya angka kekerasan seksual (termasuk kekerasan seksual terhadap anak) dan kekerasan dalam rumah tangga, kasus human trafficking dan masih banyak lagi.
Oleh karena itu sangat penting bagi kita memilih perempuan untuk duduk di parlemen, mulai dari tingkat Kota, Provinsi dan pusat. Â Namun tentunya perempuan yang dipilih juga yang mempunyai visi yang jelas untuk membela kepentingan perempuan dan anak, juga berani dengan lantang menyuarakan aspirasi perempuan yang diwakilinya, serta tulus berpolitik untuk kepentingan masyarakat.Â
Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan dan anak. Semakin baik kesetaaraan gender di sebuah negara maka semakin baik kehidupan bangsa itu.
Dr. Jeanne Noveline Tedja
Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat
7 Maret 2019
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H