Melihat asal-usulnya ketika awal tahun 1980-an kampung kebun sayur adalah lahan kosong tak berpenghuni, melihat adanya sebuah peluang pencaharian warga sekitar menggunakan lahan ini untuk menanam sayuran dan pada saat itulah awal mula muncul nama kebun sayur. Namun seiring berjalannya waktu ketika wilayah kota ini semakin padat akan penduduk dan masyarakat mulai menjadikan lahan ini sebagai tempat pemukiman.
Awalnya kehidupan masyarakat berjalan lancar-lancar saja sampai pada tahun 2006 terjadi gejolak intervensi kepemilikan hak atas tanah yang mana Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) yang pada pengakuan pihaknya presiden yang saat itu menjabat memberikan penyertaan modal dalam bentuk tanah yang tercantum pada PP NO.42 tahun 2003 yang validitasnya karena diduga cacat hukum karena pp yang mengatur pernyataan modal pemerintah yang salah satunya ada di wilayah ciracas namun tidak di jelaskan lokasi tepatnya dimana. Di sisi lain penduduk kampung kebun sayur sudah menempati lahan tersebut sejak dahulu sebelum keputusan ini dikeluarkan ditambah masyarakat yang beraktivitas disini rata-rata merupakan masyarakat miskin tentu ini kondisi yang sangat pelik untuk dihadapi. Karena keduanya sama-sama tidak memiliki legalitas yang jelas pada hak tanah tersebut.
Meskipun begitu begitu PPD masih terus melakukan berbagai macam gempuran mulai dari blokade listrik, peringatan keras untuk penggusuran,pengerahan alat berat berupa eskavator dan mengirim preman-preman datang mengusir masyarakat dan tidak hanya PPD yang melakukan aksi ini ada beberapa pihak swasta juga yang melakukan hal serupa,pernyataam ini dinyatakan oleh warga setempat berdasarkan hasil wawancara penulis.
Dengan semangat solidaritas masyarakat kebun sayur, mereka akhirnya membentuk Tim Sembilan yang terdiri dari beberapa perwakilan warga untuk menyuarakan aspirasi warga kebun sayur serta  menyampaikannya aspirasi tersebut kepada pihak pemangku kebijakan. Tim Sembilan tidak melakukan konsolidasi ini sendirian namun dibantu oleh para aktivis dari jaringan rakyat miskin kota (JRMK). Untuk mengawal perjuangan lahan kebun sayur dibuatlah koperasi yang digunakan untuk menjamin legalitas wilayah tersebut, pemerintah juga sempat menjadikan wilayah ini sebagai ruang hijau pada rencana detail tata ruang Jakarta timur namun melalui tim Sembilan dan mencoba bernegosiasi dengan pemerintah di era gubernur anies baswedan untuk menjadikan wilayah ini sebagai zona kuning (wilayah pemukiman).
Di sisi lain koperasi yang sudah dibentuk belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar selayaknya fungsi koperasi pada umumnya.
" untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja belum tentu cukup apalagi harus menyimpan uang pada koperasi" Ujar Jamal yang berusia 72 tahun tersebut.
 Disini penulis menyadari adanya kekeliruan masyarakat terhadap fungsi koperasi seutuhnya yang membuat keberadaannya tidak berjalan efektif.
Penulis juga menemukan fakta bahwasannya kegiatan koperasi ini sempat mati dikarenakan gejolak pemilihan legislatif yang lalu dimana salah satu pengurus koperasi mencoba mencalonkan dirinya sehingga masyarakat menduga koperasi ini digunakan untuk kepentingan politik dan menimbulkan  ketidakpercayaan masyarakat. Namun pak Aris sebagai orang terkait menegaskan tujuannya mencalonkan diri sebagai calon legislatif beralasan bentuk representasi perjuangan masyarakat kebun sayur di jalur politik praktis.
"Saya berharap koperasi ini dapat berjalan kembali sepenuhnya dan dapat berdampak positif bagi masyarakat setempat" pungkasnya.
