Konstalasi politik nasional mulai menghangat sejak munculnya Walikota Solo Joko Widodo berhasil menata Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa ada kekerasan yang biasa dilakukan oleh Satpol PP kepada PKL. Bahkan penertiban dan pemindahan PKL yang selama ini identik dengan kekerasan yang berujung bentrok antara aparat keamanan dengan para pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan kirab budaya keraton Kartosuro Solo. Bak bola salju, keberhasilan ini terus digoreng di sosial media, media cetak dan media elektronik seperti sebuah acara di televisi yang bertajuk Indonesia mencari bakat. Ketika ada kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta, berbekal citra positif media akhirnya mengantarkannya menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta dengan meninggalkan jabatan sebelum masa baktinya berakhir.
Dalam kurun 2-3 tahun sebelum SBY lengser dari kursi kepresidenan periode, tokoh-tokoh dari berbagai partai politik dan non partai politik sudah memasang kuda-kuda untuk maju menjadi calon presiden RI pasca lengsernya SBY yang sudah terpilih dua periode dan tidak bisa mencalonkan kembali. Perlahan namun pasti satu persatu mengundurkan diri karena dua hal, pertama tidak ada partai pemenang yang memperoleh kursi kabinet di DPR RI sehingga untuk mencalonkan presiden harus koalisi dengan partai lain, syarat ini cukup berat karena ego partai politik, kedua karena hasil ramalan Jawa bahwa pemilu Presiden tahun 2013 merupakan pertarungan antara sesama putra Mataram, antara Jokowi dengan Prabowo (Emha Ainun Najib).
Kuatnya keyakinan terhadap ramalan jawa membuat tokoh-tokoh yang sudah mencuri start kampanye mengurungkan niatnya untuk maju bertarung dalam pilres tahun 2013. Akhirnya hal yang sama terulang kembali, demi mengejar jabatan yang lebih tinggi, setelah melepaskan amanah dari rakyat Solo, Jokowi melepaskan amanah dari rakyat Jakarta yang ingin hadirnya Jakarta Baru setelah terpilih menjadi Presiden RI. Mulusnya karir Jabatan Joko Widodo sejak menjadi wali kota Solo sampai menjadi Presiden RI menyulut kontroversi yang tajam, di Negeri dan pulau yang mayoritas muslim, Joko Widodo mulus menduduki kursi Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta dengan menggandeng calon non Muslim. Kehadiran mantan Wali Kota Solo di belantika perpolitikan Nasional seperti menyihir rakyat Indonesia yang mengaharah pada pengkultusan, Joko Widodo lebih dari seorang ratu adil dalam keyakinan masyarakat Jawa, tetapi sudah menjadi sosok nabi baru bagi pengikutnya sehingga tidak jarang kita dapati pembelaan yang luar biasa dari pengikutnya.
Satu tahun sudah Joko Widodo memimpin Indonesia, namun apa yang kita dapati sekarang sangat jauh dari janji-janji ketika masa kampanye. Dengan dalih mengalihkan subsidi BBM, pemerintahan menaikan Harga BBM seenaknya sendiri yang mengakibatkan harga-harga bahan pokok ikut terkerek mencekik rakyat. Hukum yang harusnya dijunjung tinggi justru menjadi tidak ada harganya, jatuh tersungkur ketitik nadhir, Janji-janji yang selama kampanye akan mengangkat orang-orang profesional non Parpol kembali diingkari, mengangkat Menkumham dan MA dari kader partai politik semakin menjlentrehkan kecurigaan rakyat bahwa presiden tidak lepas dari pengaruh partai politik.
Dimana-mana orang merasa tidak puas, pembangun dirasakan berjalan tidak semestinya seperti yang diharapkan. Kemakmuran yang dicita-citakan semakin jauh saja, sedangkan nilai rupiah semakin merosot, ekonomi semakin terpuruk. Demokrasi yang sudah mulai matang mengarah pada kehancuran demokrasi, ada kekuatan besar yang tersembunyi untuk menghancurkan partai politik, jika kader partai politik tidak menyadari ini maka akan hancur lebur tinggal nama. Mephistopheles dalam hikayat Goethe’s Faust berkata bahwa dia adalah “Ein teil jener Krafie, die stets das bose will und stets gute schfft”, bahwa dia merasa satu bagian dari suatu tenaga yang selalu menghendaki yang buruk dan selalu menghasilkan yang baik, Joko Widodo adalah kebalikan dari gambaran itu, tujuan dan janji-janji kampanyenya semuanya selalu baik, tetapi pada tataran prakteknya semakin menjauh dari apa yang telah dijanjikan. Janji untuk menegakankan hukum tetapi justru mengadu dan menkriminalisasi antara sesama penegak hukum, POLRI vs KPK. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK dalam memberantas korupsi justru dijawab oleh presiden dengan melemahkan posisi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Benar kata Jusuf Kalla sebelum dia dipilih sebagai calon wapres mendampingi Jokowi, hancur negara ini jika dipimpin jokowi, dan kata-kata orang tua ternyata bertuah, satu tahun dipimpin Jokowi Indonesia menuju kearah kehancuran. Rakyat curiga ketika Joko Widodo naik sebagai presiden akan dikendalikan oleh Megawati karena Jokowi hanya seorang petugas partai berlambang kepala banteng bermoncong putih. Namun jika kita saksikan hasil kebijakan sekarang ini, sepertinya bukan Megawati yang mengendalikan Jokowi, bukan juga partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), apalagi Koalisi Merah Putih (KMP) yang tidak ikut berada dalam pemerintahan, justru KMP banyak memberikan suport terhadap kebijakan Jokowi. Kebijakan bangsa Indonesia saat ini tidak mungkin lahir dari anak bangsa yang memiliki rasa nasionalisme dan rasa cinta bangsa Indonesia walaupun sebutir debu, anak bangsa yang lahir, besar dan mencari kehidupan diatas bumi pertiwi tidak akan tega membuat kebijakan pemerintah seperti saat ini. Lantas siapa yang mengendalikan pemerintahan saat ini?
