Carut Marut Penanganan Wilayah Perbatasan

Perbatasan telah lama menjadi bagian dalam perkembangan kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Bahkan perselisihan antar bangsa kerap terjadi karena masalah perbatasan, yang juga tidak jarang berujung pada konflik berkepanjangan dan perang. Secara konsep perbatasan berkaitan erat dengan gagasan kekuasaan dalam konteks budaya. Perbatasan menjadi penting karena berkenaan dengan ruang tinggal (living space). Dan aspek ruang mengacu pada sumber daya ekonomi yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat atau bangsa dalam suatu negara.

Suatu kearifan diperlukan dalam memandang, memahami, dan memperlakukan daerah-daerah yang berada di wilayah perbatasan seperti gejala dan keadaan keterbelakangan (terutama secara ekonomi), keterabaian (seperti dari pemerintah pusat), dan keterpencilan (yang berkaitan dengan keadaan prasarana dan sarana perhubungan).

Daerah perbatasan memiliki sifat yang rentan terhadap pengaruh yang datang dari negeri tetangga, yang seringkali menimbulkan faktor-faktor disintegratif dan benih-benih separatisme. Terlebih jika, daerah tersebut merupakan kawasan terdepan yang rawan penyeludupan dan tindakan subversif lainnya.

Oleh karena itu, persoalan di daerah perbatasan tidak lagi hanya dipahami secara sempit dalam kerangka pendekatan keamanan dan hukum semata melainkan harus juga dipahami sebagai persoalan yang lebih relevan yaitu masalah perkembangan ekonomi, karena secara langsung maupun tidak langsung ketahanan dan integrasi nasional di tingkat daerah berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi.

Jika kita kembali sejenak melihat sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pembangunan daerah termasuk wilayah perbatasan memperoleh perhatian yang lebih baik pada masa Orde Baru (1966-1998). Namun, seiring dengan perkembangannya orientasi kebijakan pembangunan yang sentralistik dan konsentris menyebabkan pertumbuhan ekonomi antar daerah menjadi tidak seimbang hal ini ditunjukkan dengan sejumlah daerah masih berada pada keadaan tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Sudah seharusnya pembangunan kawasan perbatasan menjadi agenda utama berbagai lembaga dan instansi pemerintah, mulai dari BAPPENAS (Badan Perancang Pembangunan Nasional) hingga Kementerian terkait.yang tentunya harus dilaksanakan secara professional konsisten, diawasi proses pelaksanaannya serta harus berhasil dan bernilai guna yang dapat dirasakan manfaatnya..

Karena kemajuan Negara ditentukan oleh seberapa makmur dan sejahtera masyarakatnya namun jika melihat kenyataan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia saat ini yakni masih banyak masyarakat kecil, miskin, dan tersisih yang bahkan jauh dari kehidupan layak seolah menjadi bukti bahwa Indonesia yang maju dan berdaulat seolah masih jauh dari cita cita mulia tersebut.

Anak-anak di perbatasan sangatlah jarang memperoleh pendidikan serta ilmu yang memadai, akan jadi seperti apa generasi muda tersebut kelak, seberapa jauh mereka mengenal negara nya, jatidiri bangsanya, dan seberapa besar kecintaan terhadap Negara nya (nasionalisme). Belum lagi kenyataan tragis yang sering dirasakan dan diliat secara langsung oleh masyarakat perbatasan hanya berjarak satu langkah kaki saja mereka sudah melihat negeri tetangga yang sedemikian maju ibarat gubuk tua yang bertetangga dengan rumah bertingkat, hanya satu langkah saja mereka bisa merasakan perbedaan jalan aspal dan jalan setapak, bahkan ada beberapa wilayah yang mengandalkan cahaya lampu dari Negara tetangga untuk menerangi mereka dikala malam. Sementara di gedung mewahnya para pejabat pemerintah dengan santainya memikirkan harus dari mana lagi dia mendapatkan aliran rupiah untuk mengisis kantong kantong korupsinya, dana pembangunanan perbatasan yang mana yang bisa di pangkas atau diambil alih untuk membeli rumah maupun mobil barunya atau peralatan bermain golfnya.

Banyak dari kita mendengung-dengungkan bahwa Indonesia terdiri dari sabang sampai merauke namun apabila kita melihat kenyataan nya dari segi pembangunan dan kehidupan sosial dan ekonominya Indonesia hanyalah pulau pulau besar dan central kepulauannya saja tapi tidak bagian pinggiran dan pulau pulau kecil terluarnya. Apa belum cukup sipadan dan ligitan lepas dari pangkuan ibu pertiwi untuk menyadarkan pemerintah bahwa perbatasan bukanlah hal sepele yang bisa dinomorduakan, apakah belum cukup pasir dari pulau terluar dan sumber daya laut Indonesia di eksploitasi oleh negara penjarah di era damai ini untuk membuka mata para pejabat di pemerintahan maupun pihak yang berwenang.

Semoga di pemerintahan yang baru ini harapan harapan untuk melihat kesejahteraan dan pembangunan yang merata serta penanganan perbatasan secara serius tidaklah selalu menjadi dongeng belaka melainkan mewujud menjadi sebuah legenda yang akan dikenang sepanjang sejarah Indonesia. Semoga pemerintahan yang baru ini lebih peka terhadap kerawanan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Semoga.