Mengenai Agama dan Kepercayaan, Mengapa Timbul Perbedaan?

Hai frensss!! Kali ini aku akan membahas topik yang sedikit berbeda dari sel tikus. Cekidot! 

Saat ini kita hidup pada zaman yang serba mudah di mana teknologi sudah menjadi keseharian kita. Namun coba kita singkirkan sebentar gadget serta segala kesibukan kita untuk menengok sebentar negara tercinta ini. Saat ini Indonesia sedang dlianda banyak masalah mulai dari politik, ekonomi, hingga masalah-masalah sosial di masyarakat. 

Coba kita lihat masalah yang sederhana seperti masalah yang berkaitan langsung dengan dasar negara yakni Pancasila itu sendiri. Sila pertama berbunyi: "Ketuhanan yang Maha Esa." Sila tersebut tidak mengacu pada satu sosok Tuhan, melainkan sifat luhur, mulia yang bisa kita maknai. 

Namun permasalahannya, sebanyak 138.000 penduduk Indonesia penganut kepercayaan, yang diperkirakan akan terus bertambah, masih memperjuangkan hak kependudukannya. 

Mereka tidak diperbolehkan untuk menuliskan kepercayaan dalam kartu kependudukan, malahan disuruh untuk memilih 1 dari 6 agama resmi di Indonesia.Konkritnya, ada berita pemecatan guru swasta di Brebes karena ia adalah penghayat Sapto Dharmo, penolakan pemakaman di Cikandang, bahkan sampai pembakaran rumah ibadah penganut Sapto Dharmo.

Jelas kasus-kasus tersebut sama sekali tidak mencerminkan bunyi dari sila pertama. Dulu sila pertama diperdebatkan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia hingga akhirnya golongan tertentu ikut mengalah. Lahsekarang kok malah penduduk Indonesia tidak diberikan kebebasan dalam beragama. 

Pada hakikatnya, kepercayaan dan agama Itu tidak berbeda, sama-sama mengajarkan yang baik. Kalau mau ditinjau dari nilai luhurnya, justru kepercayaan itu yang mencerminkan Bangsa Indonesia karena tidak di'import' dari luar. 

Menurut saya, akar dari permasalahan ini sendiri sebenarnya berasal dari pemahaman masyarakat. Masyarakat menganggap jika sila pertama hanya diperuntukkan untuk penganut agama. Kenyataanya, agama dan kepercayaan itu sama-sama menyembah 'Tuhan' yang mereka yakini. Mereka sama-sama menghidupi nilai-nilai yang benar. Dalam masalah ini pemerintah sudah bertindak dengan mulai membahas Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU 23/2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Agus, Feri. 2017. 

sumber