Mohon tunggu...
Politik

Indonesia di Era Kebebasan Berpendapat

8 Desember 2016   10:14 Diperbarui: 8 Desember 2016   10:21 622
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Jika dilihat dari sisi masyarakat itu sendiri akibat dari kebebasan menyatakan pendapat, masyarakat cenderung berkomentar dan menanggapi terhadap segala sesuatu yang terjadi tanpa melihat apa penyebabnya terlebih dahulu sehingga, membuat orang lain terprovokasi dan mendukung pihak yang melakukan provokasi meskipun tidak tau penyebab jelasnya akan suatu masalah tersebut. Akibatnya sering terjadinya demo di penjuru daerah serta menentang keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Akibat akan hal itu membuat hambatan bagi jalannya pemerintahan. Pemerintahan akan berjalan dengan baik jika adanya dukungan penuh dari rakyat dan jika tidak ada dukungan yang penuh, maka roda pemerintahan akan sedikit terhambat.

Jika dilihat dari sisi pemerintahan, kebebasan berpendapat juga dapat mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan. Adanya hak untuk berpendapat membuat para dewan pemimpin bisa menyampaikan pendapatnya dengan bebas sehingga ketika ada sebuah rapat cenderung banyaknya suatu saran-saran dari mereka yang menyebabkan pengambilan keputuasan lebih lambat dan cenderung memakan waktu yang lama. Karena sesuai dengan UU yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat, setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikanya. 

Jadi pendapat mereka tidak bisa di abaikan begitu saja. Harus dipikirkan dan dipertimbangkan matang-matang. Memang terkadang sering juga terjadi ketidaklarasan suatu pikiran yang membuat suasana menjadi lebih memanas serta akibatnya membuat pengambilan keputusan lama.

Jika masih saja tidak ada titik temu untuk keputusan yang akan diambil, maka akan diambilnya jalan voting untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Meskipun voting itu sendiri yang nantinya akan menimbulkan pihak mayoritas dan minoritas. Pihak mayoritas nantinya yang akan menang dan ide-ide serta pendapatnya-lah yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pihak minoritas akan kalah dan mereka harus menerima jika ide-idenya disimpan terlebih dahulu dan harus mengikuti keputusan yang sudah ditentukan. Tidak jarang juga ketika keputusan telah diambil, pihak minoritas masih saja belum bisa menerima keputusan yang diambil dan tidak mau sejalan dengan apa yang telah ditentukan akibat terbesarnya dari hal itu adalah membuat lemahnya hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi hal itu semua diperlukan kesadaran dan komitmen dari setiap individu. Jika keputusan sudah diambil maka harus menerima dan mendukung agar pembangunan Indonesia dapat dilakukan dengan baik tanpa hambatan. Dari kebebasan berpendapat ini yang diharapkan adalah lebih besarnya dampak positif dan sedikitnya dampak negatif yang ditimbulkan. Sehingga Indonesia di era kebasan berpendapat ini dapat menjadi Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya.

Sekian artikel yang dapat saya sampaikan. Hanya itu saja yang bisa saya buat jika ada kesalahan EYD atau kata mohon maaf yang sebesar besarnya.

Semoga bermanfaat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun