Menjaga Hak Pilih, Bawaslu Maluku Supervisi Pengawasan Tahapan DPSHP di SBT

"Untuk Panwaslu Kecamatan dan PKD sendiri, wajib  Melakukan koordinasi antar desa/kelurahan atau kecamatan terkait pemilih ganda serta meminta PPK/PPS Mengakomidir Pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar dalam DPS ke dalam DPSHP untuk ditetapkan menjadi DPT". (pintanya)

Selanjutnya, Mantan Ketua Panwaslu Kota Ambon juga menyapaikan intruksinya kepada Bawaslu Kabupaten SBT dan jajaranya Agar Dalam pembagian Pemilih ditiap TPS nantinya, perlu diperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS. 

Khususnya terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjadi perhatian KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur. (tegasnya).

DOC. Anggota Bawaslu Provinsi Maluku/Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Paulus Titaley) berpose bersama Jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kecamatan Bula Barat.