Korupsi Teman Koalisi

Tertangkapnya Ketua Umum PPP Romi si Gatutkaca tentu saja membuka aib besar koalisi. Tidak cukup sampai disitu, tetapi juga menggoyahkan sendi utama koalisi. Sekarang, siapa yang layak menjadi pengintervensi doa para Kyai? Padahal dukungan berupa bukti visual rekaman video selama ini dianggap sebagai bentuk dukungan yang valid. Benarkah koalisi ini ambruk dengan tertangkapnya Rommi si Gatutkaca?

Sepak Terjang Rommi

Konon katanya tak kurang, Profesor Mahfud MD, sudah pernah memperingatkan Rommi bahwa dia sudah masuk dalam radar KPK. Klaim Mahfud MD tersebut sebetulnya menimbulkan pertanyaan lain, "Bagaimana mungkin orang diluar KPK bisa mengakses data KPK soal siapa saja yang sedang diamati KPK.". Atau Jangan - jangan kerja KPK selama ini diam - diam di amati secara intelejen oleh orang atau lembaga tertentu. 

Baiklah kita kesampingkan kemungkinan tersebut. Karena kita tahu rezim saat ini sangat baperan, menulis fakta dan berpikir nanti disebut hoax. Rakyat tidak boleh menganalisa dan beropini jika itu merugikan rezim. Walaupun ironinya ada beberapa orang yang bikin janji soal gaji bagi pengangguran. Hal seperti inilah seharusnya yang lebih pantas disebut hoax. 

Bagaimana mungkin pengangguran dibayar, sedangkan kewajiban pemerintah melalui BPJS tidak dibayarkan sehingga operasional banyak rumah sakit terganggu. Belum juga gaji guru honorer yang jelas - jelas sudah bekerja, tapi digaji rendah dan selalu telat. Hoax sebenarnya bukan soal bagaimana dan siapa yang beropini, tetapi adakah niat menipu dari informasi yang diucapkan.

Romi adalah aktor utama bagaimana PPP berubah jadi partai semangka, kulitnya hijau tetapi dalamnya merah. Melalui beberapa proses pengadilan dan intervensi yang membingungkan akhirnya PPP bisa dikuasai oleh Rommi. Gejolak akar rumput tidak lagi dihiraukan, seperti pindahnya Haji Lunglung ke PAN. Sekarang kita tahu ujungnya, bahwa perilaku menempel dikekuasaan memunculkan peluang keuntungan finansial tak terhitung. Kita tahu sekarang bahwa menguasai satu departemen di pemerintahan, bisa berarti akses anggaran, jual beli jabatan, fasilitas negara dll.

Tetapi patut disayangkan karena banyak opini dari koalisi bahwa Rommi korupsi kecil. Bagaimana mungkin jabatan strategis diberikan atas dasar suap, bisa disebut korupsi kecil? Kerugiannya tidak saja secara finansial langsung, tetapi juga birokrasi kita terus dipenuhi para penjahat. Anehnya si Capres koalisi justru terkesan melindungi Rommi yang ditangkap KPK. Bukannya meminta maaf, justru menyebut Rommi sebagai teman koalisi yang banyak berjasa dan patut dibela.

Duh sedihnya hidup di rezim ini, Rakyat makin miskin karena praktek korupsi makin marak. Disisi lain teman koalisi yang korupsi kok dlindungi.

Semoga 17 April 2019, rakyat cerdas memilih. Tidak silau oleh praktek kampanye uang dan bagi bagi baju kotak kotak taplak meja. Karena faktanya ekonomi makin susah bagi rakyat kecil.