Negara Melarang Rakyatnya Berpikir

Dewan Pers pun mungkin takut ditegur, "yang gaji kamu siapa?" untuk tidak menegor Indopos. Padahal soal pers yang bertanggung jawab, Dewan pers lebih layak menegur Capres yang mengumbar data data bohong saat debat. Seorang capres, diforum resmi disaksikan puluhan juta rakyat berani bohong dan agresif. Tidak bisa dinalar dimana kejujuran dan integritasnya?

Saya justru salut dengan cara bertahan Pak Prabowo saat debat capres. Tidak emosional dan tidak menyerang adalah situasi sulit, karena bisa dipersepsikan bodoh. Tetapi Pak Prabowo sadar bahwa saat debat, banyak rakyat dalam berbagai lapisan melihat. Terpancing untuk melanggar batas kesopanan dan adab yang berlaku, bisa berimplikasi rumit pada negara ini. 

Pemimpin yang baik tentu tidak ingin memancing emosi publik. Sangat berbeda dengan yang menghalalkan cara untuk memberi sentimen negatif seolah ada capres yang menguasai tanah secara ilegal. Ini sangat berbahaya tidak saja bagi iklim politik tapi juga iklim investasi dimana pengusaha akan mudah diintimidasi untuk memberi suap dengan mengatasnamakan rakyat.

Jika pemimpin melarang rakyatnya berpikir, menganalisa sebuah kemungkinan. Maka sejatinya pemimpin tersebut sedang mengkianati amanah pembuakaan UUD 45 untuk mencerdaskan segenap kehidupan bangsa ini.

Salam

Angel Sang Pemenang.