Komisi 1 DPRD Kota Blitar Hearing dengan Perawat dan Dokter, Managemen RS Mardi Waluyo Mangkir

[caption id="attachment_319078" align="aligncenter" width="516" caption="Ratusan tenaga perawat dan puluhan dokter RS Mardi Waluyo hearing bersama Komisi 1 DPRD Kota Blitar, terkait managegemen Rumah Sakit. Rabu ( 13/8 )"][/caption]

BLITAR - Aksi demo ratusan tenaga perawat dan puluhan dokteryang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar, Jawa Timur, yang dilakukan minggu lalu di depan Kantor RS Mardi Waluyo. Kini mendapat perhatian Komisi 1 DPRD Kota Blitar.

Untuk menampung aspirasi ratusan tenaga perawat dan puluhan dokter Rumah Sakit Mardi Waluyo, hari ini Rabu ( 13/8 ) Komisi 1 DPRD Kota Blitar mengadakan hearing di ruang Paripurna DPRD Kota Blitar. Dalam acara dengar pendapat tersebut, Komisi 1 mengundang managemen Rumah Sakit Mardi Waluyo, ratusan tenaga perawat dan puluhan dokter, dan pemkot Blitar yang diwakili oleh, Inspektorat dan Bada Kepegawaian Daerah ( BKD ). Namun sangat disayangkan oleh semua pihak, pasalnya pihak managemen RS Mardi Waluyo tidak hadir dalam acara tersebut.

Meskipun tanpa kehadiran pihak managemen rumah sakit Mardi Waluyo, acara dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Wakil ketua DPRD Kota Blitar, Syaiful Ma’arif tetap terus berlangsung, dengan mendengarkan masukan-masukan dan keluhan yang disampaikan beberapa perwakilan dari ratusan tenaga perawat dan puluhan dokter.

Disampaikan Mat Rachman, Ketua forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar, yang sehariannya bekerja sebagai perawat ruang penyakit dalam, pihaknya mengajukan tujuh tuntutan, yakni ; 1. Landasan hukumyang terkait pembagian jasa pelayanan dan biaya operasional BPJS, Jamkesda, Jamkesmas dan Umum. 2. Transparansi mengenai besarnya klaim tiap bulan dari BPJS, Jamkesda, Jamkesmas dan Umum. 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan. 4. Pemenuhan kecukupan tenaga/pegawai dengan jumlah pasien. 5. Profesionalismefungsi humas. 6. Optimalisasi Kepala Bidang Keperawatan 7. Responsif terhadap permasalahan di ruangan.

“ Semua permasalahan sudah kami sampaikan kepada pihak managemen, namun hingga saat ini belum ada perubahan serta tindak lanjut maupun perhatian dari pihak managemen,” jelas Mat Rachman.

Beda dengan Purwadi, yang sehari-hari bekerja dibagian perawatan penyakit menular menyampaikan, pihaknya tiap hari merasa resah. Pasalnya mereka dituntut tidak boleh menolak pasien, namun tenaga, peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan sangat minim dan sudah usang.

“ Kami tiap hari resah, karena managemen tidak berjalan,” ungkap Purwadi

Dia mencontohkan, sebagai perawat dia juga merangkap sebagai tukang dorong kereta pasien hingga terpaksa meninggalkan ruangan yang seharusnya tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tempat dia ditugaskan. Yang lebih mengkhawatirkan menurutnya, jika kamar sudah penuh, terpaksa pasien penyakit menular dicampur dengan pasien biasa. Hal tersebut disampaikan Purwadi, sangat membahayakan pasien lain.

Sementara itu Aris Totok, dibagian kamar operasi rumah sakit Mardi Waluyo mengatakan, dirinya sempat dituduh memasukan pasien tanpa register. Bahkan dia sempat diancam akan dipindahkan ke Puskesmas. Selain itu dia beserta rekan-rekannya pernah dipanggil dan diintimidasi.

“ Inilah Mardi Waluyo, kalau kalian tidak suka silahkan mengajukan pindah, akan kami fasilitasi,” jelas Aris didepan Komisi 1 DPRD Kota blitar

Lebih lanjut Aris menyampaikan, terkait keselamatan petugas di ruang Radiologi yang mengandung radiasi tinggi, hingga saat ini bekerja tanpa pelindung. Hal tersebut sudah berulangkali disampaikan kepada pihak managemen, namun tidak ada perbaikan.

Seperti disampaikan dokter Spesialis Saraf, yakni dr Harun, dia mengaku pernah mengajukan kekurangan peralatan untuk operasi kepihak managemen, namun hingga kini belum juga dipenuhi. Bahkan saat dia melakukanoperasi tulang belakang, kejadian menegangkan terjadi, yaitu lampu padam dan tidak ada genset. Dia beserta asistennya sangat cemas akan nasib pasien, karena menurutnya hal tersebut sangat membahayakan nyawa pasien.

“ Berulang kali saya mengajukan peralatan kebutuhan operasi, namun tidak pernah dihiraukan. Kalau terjadi apa-apa terhadap diri pasien, kamilah yang disalahkan, bukan pihak managemen. Peralatan yang memadai sangat kami butuhkan” ungkap dr Harun.

Managemen Rumah Sakit Mardi Waluyo Upnormal

Sementara Mohamad Trianto, pendamping ratusan tenaga perawat dan puluhan dokter , sangat menyesalkan atas ketidak hadiran pihak managemen rumah sakit Mardi Waluyo. Pasalnya diforum ini, supstansi permasalahan harus diketahui oleh pihak managemen dan sangat tepat untuk mengklarifikasi segala permasalahan yang dituduhkan kepada pihak managemen. Trianto menilai, managemen rumah sakit Mardi Waluyo upnormal. Dia mencontohkan system pembagian jasa pelayanan, yang mana pemotongan jasa pelayanan di rumah sakit Mardi Waluyo sebesar 16 % yang diperuntukan untuk direksi.

“ Pemotongan jasa pelayanan di RS Ngudi Waluyo Wlingi sebesar 3 % - 5 % saja sudah melanggar dan berurusan dengan hukum, apalagi ini sebesar 16 %,” jelas Trianto.

Lebih jauh Trianto menjabarkan, dari hasil audit BPK diketemukan Saldo Askes dan Jamkesmas terdapat piutang sebesar Rp. 12 miliar. Hal tersebut berdampak hingga enam bulan jasa pelayanan Jamkesmas/Jamkesda tidak terbayarkan.

Ditempat yang sama, wakil ketua DPRD Kota Blitar, Syaiful Ma’arif mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak managemen Rumah Sakit Mardi Waluyo. Dan dia juga menjamin ratusan tenaga perawat dan puluhan doktertidak ada yang akan dipindah tugaskan.

Sementara Ketua Komisi 1, dr Laily berpesan kepada anggota dewan yang baru, nantinya diharapkan pembentukan Pansus untuk menyelesaikan permasalahan rumah sakit Mardi Waluyo.

Dalam dengar pendapat, banyak permasalahan yang disampaikan khususnya terkait, kekurangan tenaga medis, peralatan, fasilitas yang kurang memadai dan system managemen yang aburadul. (FJR)