Mohon tunggu...
Fajar Agustyono
Fajar Agustyono Mohon Tunggu... -

Menguatkan peran serta masyarakat dalam memantau penyelenggara Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

K2 : " Hasil Verifikasi Harus Dipublikasikan "

2 September 2014   06:01 Diperbarui: 18 Juni 2015   01:51 158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
14095869381915595693

[caption id="attachment_321915" align="aligncenter" width="448" caption="Ratusan Tenaga honorer K2, lakukan aksi demo di depan kantor BKD dan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar. Mereka tuntut agar pengumuman hasil Verifikasi K2 harus dipublikasikan, agar transparan dan tidak tewrjadi manipulasi. Selain itu massa juga tuntut agar honor mereka selama 4 bln, harus segera dibayarkan. Senin, (1/9). Foto : Fajar AT."][/caption]

BLITAR – Untuk kesekian kalinya ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Blita, Jawa Timur golongan K-2 kembali melakukan aksi unjuk-rasa di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) dan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar. Kedatangan mereka menuntut agar ratusan GTT/PTT K-2 yang telah diverifikasi ulang, bauk yang lolos maupun tidak agar diumumkan secara terbuka dimedia masa. Karena menurut mereka untuk menjaga transparansi dan menghindari rekayasa dan manipulative seperti yang terjadi sebelumnya.

Dalam aksinya pada Senin, ( 1/9 ) ini, massa juga membawa berbagai poster tuntutan yang berisi agar pihak Diknas kabupaten Blitar membongkar manipulasi data K-2, bongkar KKN di lingkup pemkab Blitar yang terlibat manipulasi penerimaan CPNS Katagori K-2. Mereka juga menuntut pihak Dinas Pendidikan kabupaten Blitar segera membayarkan honor GTT yang sudah empat bulan belum juga dibayar.

Dikatakan Mohamad Trianto, koordinator aksi, 518 honorer K-2 saat ini sudah diverifikasi ulang, bahkan ada penambahan Kuota hingga menjadi 967 K-2, yang Surat Pertanggungan Jawab Mutlak ( SPJM ) nya sudah ditandatangani oleh Bupati Blitar. Dan yang tidak lolos verifikasi sebanyak 26 tenaga K-2, artinya data tersebut tidak masuk/dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ).

Menurutnya, jika 967 orang yang masuk verifikasi dan 26 orang tidak lolos tersebut tidak disebutkan by Name, by address dan tidak diumumkan secara terbuka kepada publik oleh Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ), dikahawatirkan nantinya akan terjadi manipulasi lagi, karena penuh kepentingan.

“ Dikhawatirkan jika tidak diumumkan by name, ketika kuota dibuka mereka yang lolos akhirnya gagal dan sebaliknya yang hari ini tidak lolos, akhirnya lolos, karena penuh kepentingan,” jelas Trianto.

Lebih lanjut dia menyampaikan, apabila dalam waktu satu minggu ke depan, pihak BKD Kabupaten Blitar tidak mengumumkan ke publik hasil verifikasi K-2, pihaknya akan mensengketakan ke Komisi Informasi Daerah di Surabaya.

Selain itu, Trianto juga menuntut agar pihak Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar segera membayarkan honor sekitar 1025 orang honorer K-2 yang belum dibayar selama 4 bulan.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar, melalui sekretarisnya, yakni Hari Purnomo menyampaikan, pihaknya mendapat perintah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap K-2 yang tidak lulus ujian., tenaga K-2 yang tidak lulus ujian, namun lolos verifikasi, yang artinya Surat Pertanggungan Jawab Mutlak ( SPJM ) nya sudah ditandatangani oleh Bupati,

Dikatakannya, jumlah K-2 hingga 1 September 2014 ini sebanyak 967 orang dari 1025 orang dan datanya sudah dikirim ke BKN. Untuk yang belum terkirim akan segera disusulkan. Data tersebut diluar 518 K-2 yang lulus ujian. (FJR)

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun