Setelah hampir dua minggu ada pro-kontra dan kritik tentang efektifitas Kartu Jakartas Sehat, termasuk adanya penolakan dari Rumah Sakit, hari ini menjadi jelas dan terang apa yang menyebabkan hal tersebut. Menurut banyak kalangan (terutam para pengkritik dan oposan Jokowi-Ahok), KJS yang merupakan program untuk membantu orang miskin, ternyata belum berjalan optimal.
Hari ini, 18 Maret 2013, beberapa media news online behasil memuat hasil investigasi mereka; termasuk adanya penjelasan dari beberapa pihak terkait. Misalnya,
Hasil temuan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan (YPKKI), yang disampaikan oleh Direktunya, Marius Widjajarta, "Kurang maksimalnya program itu karena banyaknya utang kesehatan yang tersisa di tahun lalu. Utang tersebut sebesar Rp 40 miliar dan hingga kini belum dibayarkan; utang zaman gubernur sebelumnya Fauzi Bowo. Dan Jokowi sekarang membuat KJS. Jadi ya banyak pihak rumah sakit bingung."
Menurut Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Sutoto, "Anggaran untuk rumah sakit ditambahkan. Hal itu untuk menambah fasilitas pelayanan masyarakat. Jadi kalau mau menambah kelas tiga atau dibiarkan di lorong-lorong itu tidak masuk akal. Semua ada aturannya." [caption id="attachment_243180" align="aligncenter" width="514" caption="sumber metronews.com"][/caption]
Lho, ko' PEMDA DKI masih berhutang pada RS-RS di DKI sebesar Rp. 40 M;!? padahal anggaran untuk pengobatan gratis warga miskin pemegang surat keterangan tidak mampu atau SKTM (sebanyak sekitar 2.7 juta jwa warga DKI yang miskin) pada tahun 2011 sebesar Rp. 650 M dan tahun 2012 Rp. 800 M; bagaimana dengan besaran anggaran pada tahun-tahun sebelumnya!?
Dana sebesar itu kemana perginya;!? atau memang habis terpakai karena pada tahun-tahun tersebut ada 2.7 jt warga miskin sakit dan perlu pengobatan dokter atau tindakan medis lainnya, sehingga dana APBD tersebut menjadi licin, tanda, terpakai sampai habis. Akibatnya, PEMDA DKI masih berhutang dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak Rp. 40 M.
Nah, jika Jokowi-Ahok mau berhasil dengan KJS, Kartu Jakarta Sehat (alias Kartu Jokowi begitu sebutan oleh orang-orang di sekitar tempat tinggalku), maka pada APBD DKI 2013/2014, harus ada pos pembayaran hutang (dan hutang) peninggalan Rezim Foke. Jika tidak maka KJS ala Jokowi-Ahok, tak akan berjalan mulus, lancar, dan mencapai sasaran.
Jadinya Foke yang berhutang, Jokowi yang bayar; satu lagi warisan ketidakberesan Foke yang harus dibereskan oleh Jokowi-Ahok.
