Demi Jabatan RAKYAT jadi TUMBAL
Jika diberlakukannya Peraturan bahwa pemilihan Bupati dan Gubernur serta walikota oleh anggota Dewan, kembali diserahkan kepada DPR, hal ini sangatlah jelas bahwa Rakyat Indonesia kembali diajak ke Jaman Orde Baru. Dimana Hak Demokrasi Rakyat tidak ada harganya sama sekali.
Kita sebagai warga negara masih belum lupa, bahwa rakyat hanyalah sebagai pelengkap didalam Pesta Demokrasi.
Pemilihan seorang kepada Daerah seperti Bupati, Gubernur atau Walikota jika diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini sarat dengan kecurangan.
Karena yang bakal dipilih sebagai Pimpinan Pemerintahan, adalah orang-orang yang bisa memperlancar urusan Partai atau golongan tertentu saja.
Dan benar apa yang dikatakan oleh Basuki Cahaya Purnama (Ahok), Jika hal itu terjadi maka seorang kepada Daerah akan menjadi SAPI PERAH, bagi Anggota Dewan yang memilih.
Secara nalar saja,... mana berani seorang kepala Daerah yang telah dipilih dan diangkatnya berani melawan anggota dewan yang memilihnya, jika Dewan itu melakukan kesalahan atau tidak becus kerjanya.
Padahal kita semua paham, bahwa Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:
- Kedaulatan rakyat;
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- Kekuasaan mayoritas;
- Hak-hak minoritas;
- Jaminan hak asasi manusia;
- Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
- Persamaan di depan hukum;
- Proses hukum yang wajar;
- Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
- Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
Dan saya berani jamin, jika peraturan itu tetap dilaksanakan. Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat nanti atau PILPRES mendatang,... Kita Rakyat Indonesia akan banyak yang GOLPUT....
http://visitmykliping.blogspot.com
Jadi... Bagi KOALISI Merah Putih, ini mungkin strategi Politik yang Kotor terakhir yang dimainkan, agar disaat Pemilu yang akan datang, bisa meraup suara banyak diseluruh kota dan propinsi, jika para Bupati, Gubernur dan Walikotanya adalah antek-antek mereka.
Oh.... sungguh NAIF......
Demi mengejar jabatan dan ambisi menjadi Pimpinan,.. Rakyat dan Kedaulatan Bangsa Indonesia menjadi Tumbal. Demokrasi kau GADAIKAN......
