Kehidupan Urban di Indonesia, Menjembatani Kesenjangan Sosial di Era Modern

Urbanisasi di Indonesia terus berkembang pesat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Meskipun kota-kota ini menjadi pusat ekonomi, budaya, dan teknologi, ada masalah sosial besar yang sering terabaikan: kesenjangan sosial yang semakin melebar antara mereka yang berada di pusat kota dan mereka yang tinggal di pinggiran kota.

Menurut data tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) 78,85% rumah tangga di Provinsi Aceh telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Meski angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, masih ada sekitar 21% rumah tangga di provinsi tersebut yang belum menikmati sanitasi layak. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam pemerataan akses infrastruktur dasar di berbagai wilayah di Indonesia.

Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan mengarah pada ketimpangan dalam banyak sektor, seperti pendidikan, sanitasi, dan ekonomi. Banyak warga yang tinggal di pinggiran kota harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan sanitasi yang memadai, meski berada dalam jarak yang tidak jauh dari  pusat-pusat pemerintahan, dan ekonomi.

Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial di Kota-Kota Besar 

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata
   Sebagai contoh, Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi pusat ekonomi terbesar, tetapi pertumbuhan ekonomi di sana tidak dirasakan secara merata. Banyak orang yang bekerja di sektor informal atau pekerjaan dengan upah rendah, sementara sebagian kecil menikmati hasil dari sektor-sektor ekonomi formal yang berkembang pesat. Hal ini mengarah pada kemiskinan yang tersembunyi, seperti yang dilaporkan oleh Adriaans (2021), "Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan membuat sebagian besar penduduk kota besar terjebak dalam kemiskinan."

2. Ketidakmerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan
   Sementara sebagian besar sekolah dan rumah sakit modern terletak di pusat kota, wilayah pinggiran kota dan desa masih kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa "hanya sekitar 68% rumah tangga di provinsi Aceh memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dasar pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan" (Bappenas, 2022).

3. Isu Ketersediaan Tempat Tinggal
   Peningkatan jumlah penduduk di kota besar, diiringi dengan harga properti yang semakin mahal, menyebabkan banyak warga miskin terpaksa tinggal di tempat-tempat yang kurang layak huni. Di Jakarta, misalnya, harga sewa rumah dan apartemen di pusat kota sangat tinggi, sehingga banyak orang beralih ke daerah kumuh yang memiliki infrastruktur yang sangat terbatas.

4. Akses Terbatas terhadap Teknologi
   Masyarakat di daerah pinggiran kota seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi dan internet yang diperlukan untuk pendidikan atau pekerjaan. Keterbatasan ini memperlebar kesenjangan sosial, karena mereka yang tidak memiliki koneksi internet atau perangkat digital sering kali kesulitan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia di era digital. Hal ini terutama dirasakan oleh keluarga dengan pendapatan rendah, yang tidak mampu menyediakan perangkat atau layanan internet yang memadai.

5. Stigma Sosial dan Diskriminasi
   Diskriminasi berdasarkan kelas sosial, etnis, atau status pekerjaan sering memperburuk ketimpangan dalam masyarakat perkotaan. Mereka yang tinggal di kawasan kumuh atau bekerja di sektor informal sering terstigma sebagai kelas rendah, yang menghambat mereka untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Sebagai contoh, di Jakarta, diskriminasi terhadap pekerja harian atau mereka yang tinggal di kampung kumuh seringkali mengarah pada pengucilan sosial yang membuat mereka semakin terpinggirkan.

Solusi untuk Menjembatani Kesenjangan Sosial di Kehidupan Urban

Untuk mengatasi kesenjangan sosial di perkotaan, beberapa langkah strategis perlu diambil, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

1. Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan
   Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di daerah-daerah yang kurang berkembang. Misalnya, pemerintah dapat memperluas jaringan sekolah dan rumah sakit di pinggiran kota, serta memperkenalkan program beasiswa dan bantuan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.

2. Penyediaan Rumah yang Terjangkau
   Pemerintah juga perlu fokus pada penyediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program perumahan yang didanai oleh pemerintah, seperti pembangunan rumah subsidi, dapat membantu mengurangi jumlah warga yang tinggal di daerah kumuh. Hal ini sangat penting agar mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih layak tanpa harus terjebak dalam kemiskinan kota.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perkotaan
   Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, masyarakat yang tinggal di pinggiran kota perlu diberdayakan dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan dan pendampingan usaha dapat membantu mereka untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik atau memulai usaha sendiri.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan
   Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang merata. Program pembangunan yang ramah lingkungan, seperti pembukaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan atau agribisnis, dapat memberikan kesempatan kerja yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini juga dapat membantu menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.

5.